SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tegur para petinggi kepolisian, dari kapolda hingga kapolres yang mengunjungi organisasi masyarakat (Ormas) yang menurutnya sering terlibat keributan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Jokowi dalam arahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah TNI dan Polri di Bali pada Jumat, 3 Desember 2021 lalu.
Jokowi meminta agar setiap personel kepolisian tidak mengunjungi ormas-ormas yang dinilainya sebagai pelanggar hukum. Ia menegaskan untuk selalu menjaga kewibawaan Polri.
Menanggapi hal ini, Pengamat politik Rocky Gerung menduga bahwa arahan yang dilakukan Jokowi bertujuan menciptakan headline.
Pasalnya menurut Rocky Gerung, ormas memang seharusnya bersahabat dengan para penegak hukum.
"Jadi tetap pejabat negara, apalagi kepolisian, dia harus sowan kepada ormas. Karena namanya organisasi masyarakat, tugas dari polisi adalah membina ormas. Masa dia nggak sowan ke situ?" kata Rocky Gerung, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Minggu, 5 Desember 2021.
"Ini juga ngaco nih Presiden Jokowi. Dia nggak paham bahwa asosiasi civil society itu melalu ormas," sambungnya.
Baca Juga: Syahganda Nainggolan Tuntut Permintaan Maaf Presiden Jokowi kepada Sejumlah Aktivis: Mau Dipenjara?
Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu mengatakan, terdapat banyak ormas yang baik, di antaranya adalah Front Pembela Islam (FPI). Sayangnya, FPI justru mendapat stigma buruk.
Begitu juga dengan Pemuda Pancasila yang menurutnya telah mengajarkan kedisiplinan, keIndonesiaan, kebangsaan, dan lain sebagainya.
Rocky menilai, kebrutalan ormas disebabkan oleh sebuah kondisi sosial, misalnya seperti perebutan lahan ekonomi.
Baca Juga: Mendikbud Ristek Nadiem Makarim Akan ‘Didepak’ dari Kabinet Jokowi? Begini Kata Refly Harun
Karena alasan tersebut, ormas pun kerap kali bertingkah melebihi fungsinya sebagai organisasi masyarakat dan masuk ke aktivitas-aktivitas premanisme.
"Kalau ormas itu jadi brutal, artinya ada kondisi sosial yang memungkinkan mereka jadi brutal. Misalnya perebutan lahan ekonomi, itu artinya ada kesulitan ekonomi sehingga ormas melampaui fungsinya sebagai organisasi masyarakat lalu berubah dalam aktivitas yang disebut memeras," ujarnya.
Salah seorang pendiri Setara Institute itu pun meminta agar Jokowi tidak membicarakan hal yang kurang dimengerti. Menurutnya, reaksi mantan Wali Kota Solo itu justru terkesan politis.
"Jadi, Presiden Jokowi jangan omong hal yang dia kurang mengerti karena hanya sekadar ingin bereaksi. Reaksi Presiden justru terlihat sebagai politis, karena yang dimaksud pasti ormas yang radikal, yang radikal tuh pasti FPI. Padahal FPI sangat radikal di dalam aspek kemanusiaan," tegasnya.
Rocky menuturkan, arahan Jokowi yang samar-samar justru menimbulkan berbagai interpretasi. Oleh sebab itu, dia meminta agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu menahan diri untuk berkomentar.***