SEPUTARTANGSEL.COM - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera soroti langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang izinkan pengunaan APBN untuk danai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Mardani Ali Sera menilai, diizinkannya penggunaan APBN untuk danai Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan bentuk inkonsitensi pemerintah.
Menurut Mardani Ali Sera, hal tersebut berpeluang besar merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN.
Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akhirnya Pakai APBN, Roy Suryo: Sejak Awal Saya Sebut Kecebong
Hal ini berbeda dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana dia berjanji tidak akan menggunakan APBN untuk danai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Keputusan menggunakan dana APBN utk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menunjukkan inkonsistensi pemerintah yg berpeluang besar merusak kredibilitas proyek2 BUMN. Dari awal sudah sesumbar tidak akan menggunakan dana APBN," kata Mardani, dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter @MardaniAliSera pada Selasa, 12 Oktober 2021.
Anggota Komisi II DPR RI itu menduga, perencanaan yang kurang matang dan perhitungan biaya yang kurang komprehensif menjadi faktor bengkaknya estimasi biaya proyek tersebut.
"Tidak hati2 dalam pelaksanaan hingga merusak lingkungan, perencanaan yang kurang matang dan perhitungan biaya yang kurang komprehensif patut diduga menjadi penyebab pembengkakan biaya," ujarnya.
Mardani Ali Sera mengatakan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berpotensi menyebabkan kerugian jangka panjang.
Pasalnya, minat dan keterisian pengguna terhadap proyek tersebut kemungkinan berubah di masa pandemi Covid-19.
"Ada kekhawatiran proyek ini akan membebani pemerintah. Belum lagi perkiraan minat serta keterisian pengguna terhadap proyek ini bisa saja berubah di masa pandemi Covid-19. Jika tidak dipertimbangkan dengan benar, berpotensi menyebabkan kerugian jangka panjang," paparnya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa proyek yang diperkirakan membutuhkan anggaran senilai Rp114,24 triliun itu sudah bermasalah sejak tahun 2015 lalu.
Di antaranya yaitu studi kelayakan yang terburu-buru hingga abai terhadap analisis dampak lingkungan (AMDAL).
"Proyek ini pun tak pernah luput dari masalah sejak diterapkan pada akhir 2015. Imbas dari studi kelayakan yang terburu2 serta tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara menyeluruh," ungkapnya.
Dia pun menyayangkan penggunaan APBN untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, bukan mengatasi krisis kesehatan yang berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi di Tanah Air.
Terlebih, menurutnya Indonesia masih memiliki kemampuan fiskal yang terbatas.
Dia menilai, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hanya mementingkan kepentingan politik praktis daripada perhitungan bisnis yang transparan dan komprehensif.
"Imbas kebijakan yang cenderung mengutamakan kepentingan politik praktis daripada perhitungan bisnis yg transparan & komprehensif," pungkasnya.***