Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana menyoroti biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membengkak.
Cipta Panca menyindir sejumlah pihak yang dinilainya turut serta mengambil keuntungan dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang menghabiskan dana hingga ratusan triliun.
Menurut Cipta Panca yang mengutip pernyataan Pakar Telematika Roy Suryo, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung pantas disebut kecebong alias kereta cepat bohong-bohongan.
Baca Juga: Dukung 117 Guru Besar UI, Fadli Zon: Seharusnya PP Tentang Statuta UI Dibatalkan, Tunggu Apalagi?
"Ngabisin duit ratusan triiliun. Kaya yang kebagian proyeknya. Makanya pantas disebut kecebong kata mas @KRMTRoySuryo2 kereta cepat bohong-bohongan," tulis Cipta Panca, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @panca66, Minggu, 12 September 2021.
Dia menilai biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membengkak adalah pembohongan.
Menurutnya, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menjadi sebuah monumen mangkrak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat.
Baca Juga: Sindir Presiden Jokowi, Roy Suryo: Bukan Rakyat, Tapi Harta Pejabat yang Meroket
"Bohong di pembiayaan. Bakal jadi salah satu monumen mangkrak rezim Jokowi setelah Kertajati," ujarnya.
Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung awalnya direncanakan menghabiskan biaya sebesar 6,07 miliar dolar AS atau sekira Rp86,5 triliun.
Namun, kini biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan menjadi 8 miliar dolar AS atau sekira Rp114,24 triliun.
Baca Juga: Link Live Streaming BRI Liga 1 Hari Ini: Ada Arema FC vs Bhayangkara Solo dan Persija vs PSIS Semarang
Artinya, terjadi peningkatan biaya sebesar 1,9 miliar dolar AS atau sekira Rp27,09 triliun.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan perusahaan yang menjalankan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengungkapkan alasan membengkaknya biaya proyek tersebut.
PT KCIC menjelaskan salah satu alasan terjadinya pembengkakan dikarenakan adanya biaya-biaya tidak terduga selama pembangunan, seperti biaya pengadaan lahan dan pengerjaan relokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial.***
