SEPUTARTANGSEL.COM - Ketua Umum Pro Demokrasi (Ketum ProDem) Iwan Sumule menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan disinyalir terlibat dalam bisnis tambang emas di Papua.
Iwan Sumule juga menyebut Luhut bermain peran sebagai oligarki baru.
Hal ini disampaikan Iwan Sumule sebagai bentuk respons atas potongan unggahan video diskusi antara aktivis HAM Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti.
Video tersebut berjudul 'ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA !! JENDERAL BIN JUGA ADA !! NgeHAMtam' yang telah diunggah melalui kanal Youtube Haris Azhar pada 20 Agustus 2021.
Dalam video tersebut Luhut disinyalir memiliki kepemilikan saham di PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA).
"Kita tahu juga bahwa PT Toba Bara Sejatera ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan," sebut Fatia Maulidiyanti.
"Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini" tambah Fatia Maulidiyanti.
Baca Juga: BKN Segera Gelar SKD CPNS dan PPPK di Bulan September, Simak Syarat Terbarunya
Terkait hal ini, Wahana Lingkup Wahana Indonesia (WALHI) dalam laman resminya, telah merilis sebuah laporan yang bertajuk 'Kajian terbaru soal Papua: Terungkap Indikasi Kepentingan Ekonomi Dalam Serangkaian Operasi Militer Ilegal Di Intan Jaya, Papua' pada 12 Agustus 2021 silam.
Dalam laporan tersebut, para peneliti mengkaji mengenai operasi militer ilegal yang terjadi di Papua dengan sudut pandang ekonomi-politik.
Laporan itu juga menunjukkan adanya indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya.
Hal itu sebagai hasil kajian sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di antaranya adalah YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, hingga bersama #BersihkanIndonesia.
Melalui cuitan akun Twitter pribadinya @KetumProDEMnew, Iwan Sumule menilai isi video tersebut.
Menurut Iwan Sumule, seharusnya pejabat negara mewujudukan cita-cita berbangsa, bernegara, keadilan sosial dan kesejahteraan umum sesuai dengan pedoman Pembukaan UUD 1945.
"Jadi pejabat negara mestinya mewujudkan cita² berbangsa dan bernegara, mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum (mukadimah UUD 1945), bukan menjadi oligarki," kata Iwan Sumule, seperti dikutip SeputarTangsel.Com dari cuitannya pada 24 Agustus 2021.
Iwan Sumule juga mengatakan dampak dari oligarki selain menjadi penghalang cita-cita kebangsaan, juga berpotensi membunuh demokrasi.
"Oligarki tak hanya penghalang cita² kebangsaan, tapi pembunuh demokrasi. Luhut malah jadi oligarki baru," tambah Iwan Sumule.
Cuitan Iwan Sumule yang menilai Luhut sebagai oligarki baru itu mendapatkan komentar dari Netizen.
"Klo tanya oligarki pak SBY rajanya.. Oligarki kan dijalankan oleh sistem bukan person, kaitannya LBP, dia sdh kaya dari dulu," ujar @NHunterleak.
"Edan, Oligarki! Betul² dibuat bancaan. Makanya berupaya diperpanjang bila nambah seperiode tidak bisa," tulis @SujatnoTanidjan.
"Akhir nya berbanding Terbalik dengan Tugas yang seharus nya menjadi Prioritas Tanggung Jawab, bagaimana tidak Hancur ?" tulis @DirhakRna. ***