SEPUTARTANGSEL.COM – Lemahnya pelembagaan internal partai politik menjadikan partai politik cenderung menjadi lebih eksklusif sehingga ruang inklusi belum sepenuhnya terbuka. Khususnya bagi keterlibatan perempuan dan kaum muda.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar dalam diskusi TII di Jakarta pada Rabu, 21 April 2021.
“Saat ini kita perlu untuk mendorong reformasi kelembagaan partai politik untuk menjadi inklusif, relevan, dan responsif. Hal tersebut menjadi sebuah langkah untuk dapat melakukan perbaikan terhadap partai politik,” katanya.
Baca Juga: Kamus Sejarah Indonesia Menjadi Kesalahan Ketiga Kemendikbud yang Menjadi Catatan
Baca Juga: Dashboard Vaksinasi Covid-19 Untuk Transparansikan Data
Dia mengatakan secara umum penelitian TII meninjau aspek internal dan eksternal dari partai politik. Namun, analisis penelitian ini lebih memusatkan pada aspek internal partai, khususnya bagaimana mendorong upaya penguatan kelembagaan partai politik.
Terkait dimensi internal, beberapa permasalahan terkait dimensi internal partai politik yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah persoalan rekrutmen politik; inklusi kaum muda dan perempuan dalam partai politik; keberadaan unit penelitian dalam partai politik; dan pendanaan partai politik.
Sedangkan pada dimensi eksternal temuan penelitian dianalisis dengan menghubungkan persoalan kepercayaan publik, akuntabilitas sosial, dan regulasi terkait di partai politik.
Baca Juga: Bikin Deg-degan, Burung Harga Rp 60 Juta Nyaris Hilang
Baca Juga: Israel Ngotot Bikin Pemukiman Yahudi Dan Menghambat Penyelenggaraan Pemilu Palestina
“Berdasarkan temuan penelitian TII, maka diperlukan sebuah agenda untuk mendorong reformasi internal partai dan inklusi kaum muda dalam partai politik,” papar Adinda.
“Agenda awal yang dapat dilaksanakan yaitu mendorong partai agar lebih inklusif, terutama bagi generasi muda bisa mendorong partai agar menjadi lebih relevan, termasuk ke kelompok akar rumput dan marjinal serta memperkuat demokrasi internal partai,” sambungnya.
Berdasarkan agenda tersebut, Adinda menyarankan beberapa rekomendasi awal yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan oleh partai politik untuk kebutuhan reformasi kelembagaan dan inklusi kaum muda dalam partai politiik.
Baca Juga: Dianggap Meresahkan, 20 Konten Jozeph Paul Zhang Diblokir Kominfo
Baca Juga: Gizi Buruk Menimpa Venezuela, Program Pangan Dunia Turun Tangan
“Partai Politik perlu membuka proses rekrutmen anggota yang lebih luas, termasuk untuk generasi muda; menguatkan peran dan posisi kader muda melalui peningkatan kapasitas dan keterlibatannya dalam hal-hal substantif di dalam partai politik; memperbaiki model dan intensitas komunikasi dengan aktor demokrasi lainnya, serta mendorong partai yang demokratis berdasarkan ideologi, platform, dan kode etik., bukan didasarkan pada personalisasi atau kekerabatan,” tegas Adinda.
Rekomendasi lainnya yaitu penguatan kelembagaan partai, terutama melalui internalisasi dan penerapan ideologi, platform, dan program partai serta memaksimalkan fungsi penelitian untuk mendorong kebijakan berbasis data dan akuntabilitas sosial, memperbaiki tata kelola organisasi partai, terutama yang menyangkut prestasi dan sistem demokratis.
Adinda juga menyarankan agar membuka pembiayaan partai yang transparan dan akuntabel, mengembangkan pendanaan yang berkelanjutan dan menyelesaikan konflik, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala atas pelaksanaan fungsi partai.
Baca Juga: Nekat Mudik Saat Pandemi, Doni Monardo : Ini Bisa Menimbulkan Hal Tragis
Baca Juga: Menista Agama Hindu, Ormas Hindu Minta Desak Made Dharmawati Diusut
“Rekomendasi tersebut juga harus didukung oleh pemangku kepentingan demokrasi lainnya, seperti masyarakat sipil, media massa, pemerintah, parlemen, serta masyarakat pada umumnya,” tukas Adinda.
Pada diskusi yang berlangsung hangat ini, juga mengundang beberapa tokoh seperti politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini dan juga Amul Hikmah Budiman, Ketua Banteng Muda Indonesia Kabupaten Maros.***