SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun Twitter resminya, @jokowi mewacanakan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Jokowi mengatakan bahwa apabila pada implementasinya UU ITE ini justru hanya menimbulkan ketidakadilan, maka pasal-pasal yang multitafsir perlu dihapuskan.
Menanggapi hal ini, Pengamat Politik Rocky Gerung menuturkan bahwa wacana revisi UU ITE oleh Jokowi hanya sekadar "tes ombak", untuk mengetahui seberapa serius tanggapan masyarakat.
Baca Juga: Menkopolhukan Mahfud MD Jawab Tudingan Pemerintah Tak Terima Kritik
Baca Juga: Presiden Jokowi Pertimbangkan Revisi UU ITE, Hidayat Nur Wahid: PKS Dukung
Menurut Rocky, masyarakat sudah biasa hidup dalam gelombang ketidakpercayaan selama pemerintahan Jokowi.
"Sebetulnya kita tahu bahwa bertahun-tahun selama pemerintahan Pak Jokowi, kita hidup di dalam gelombang ketidakpercayaan karena yang diucapkan lain," kata Rocky, seperti dikutip Seputartangsel.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Selasa, 16 Februari 2021.
Secara lebih lanjut, Rocky mengatakan bahwa wacana tersebut hanyalah harapan palsu dari pemerintah.
Baca Juga: Menag Yaqut dan TNI Siap Bersinergi Bersihkan Kelompok Anti Pancasila
"Jadi kalau beliau tiba-tiba punya ide untuk membatalkan ITE, itu juga gelombang baru yang diciptakan untuk menutupi gelombang sebelumnya, yang juga sama yaitu harapan palsu," ujarnya.
Secara lebh lanjut, mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) itu menyebutkan bahwa UU ITE hanyalah alat Istana untuk mengendalikan oposisi.
Dengan begitu, revisi UU ITE akan menjadi percuma jika oposisi tetap tidak dianggap oleh pemerintah.
Baca Juga: UU ITE Jadi Trending Twitter, Presiden Jokowi: Ini Perlu Direvisi
Baca Juga: Sebanyak 375 Santri di Cipedes, Tasikmalaya Positif Covid-19, Satgas Lakukan Isolasi Massal
"Jadi kalau dikatakan 'Silahkan kita revisi UU ITE', iya, tetapi oposisi sudah diserap ke Istana, lalu siapa yang mau bicara? Ngga ada kan," tutur Rocky.
Rocky mengatakan bahwa yang harus diperbaiki oleh Jokowi adalah caranya melangkah dalam track demokrasi dengan tidak mensponsori politik dinasti, tidak mensponsori Omnibus Law, dan tidak membiarkan adanya praktik korupsi dalam lingkaran pemerintahannya.
Kemudian menurut Rocy, Jokowi juga harus menunjukkan kepada publik bahwa dirinya mengerti demokrasi dan merevisi caranya berpikir.
Baca Juga: Facebook Akan Luncurkan Teknologi Smartwatch Tahun 2022 yang Mendominasi Apple dan Google
"Bukan UUnya yang direvisi, cara beliau berpikir tentang demokrasi," tegasnya.
Rocky menganggap bahwa UU ITE hanyalah bungkus dari isi politik yang anti oposisi.
Mantan Dosen Filsafat UI itu juga menantang Jokowi untuk melepaskan para tahanan politik jika Presiden memang benar-benar serius dan konsisten dalam membangun demokrasi.
Baca Juga: Efek Pandemi Covid-19, BPS: Persentase Penduduk Miskin Naik 0,97 Persen
Selain itu, yang perlu diubah bukan hanya UU ITE, namun juga peraturan minimal kuota partai dalam Pemilihan Umum (Pemilu) atau threshold yang dianggap mengkebiri hak politik rakyat.***