SEPUTARTANGSEL.COM – Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mempelai berusia 18 tahun. Selain memunculkan resiko kesehatan bagi perempuan, pernikahan dini memiliki dampak buruk bagi keluarga bahkan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 6 mengatur batas minimal usia untuk menikah di mana pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun.
Pegiat Yayasan Kesehatan Perempuan Zumrotin K Susilo mengatakan perkawinan anak dapat menggangu kesehatan reproduksi pada anak perempuan, misalnya menyebabkan kanker serviks.
Baca Juga: Memanas, Joe Biden Beri Peringatan kepada China Karena Ini: Ada Akibatnya Bagi China
Baca Juga: Pendaftaran SNMPTN 2021 dengan KIP Kuliah Bermasalah, Begini Jawabannya
Oleh sebab itu, Zumrotin mengecam pihak-pihak yang mempromosikan perkawinan anak dengan menyebut bahwa usia perkawinan yang ideal bagi perempuan untuk kawin adalah 12 tahun hingga 21 tahun.
“Tindakan tersebut tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral. Penting ada pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif di sekolah,” tutur Zumrotin seperti dikutip SeputarTangsel.com dari Antara News pada Rabu, 17 Februari 2021.
Zumrotin menyayangkan masih banyak pihak yang menganggap pendidikan kesehatan reproduksi sebagai hal yang tabu sehinga hanya menjadi materi sisipan di salah satu mata pelajaran di sekolah.
Baca Juga: Siap-siap, Polisi Tidak Akan Menilang Pelanggar Lalu Lintas Dimulai Bulan Depan, Ini Penggantinya
Baca Juga: Demi Disiplin Jalankan PPKM Mikro, Pemkot Tangerang Ancam Tunda Insentif RT dan RW yang Tidak Aktif
Selain itu, Zumrotin juga mendorong konselor dan psikolog di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) agar memberikan bimbingan terkait kesehatan reproduksi yang menyeluruh kepada para orang tua agar bisa membimbing anak-anaknya.
“Peran orang tua sangat strategis untuk membimbing anak mereka terkait dengan kesehatan reproduksi ketika beranjak dewasa, terutama ketika anak baru mengalami menstruasi dan mimpi basah,” pungkasnya.
Sementara itu, Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N. Rosalin mengatakan perkawinan anak memiliki dampak buruk bagi pendidikan dan ekonomi.
Baca Juga: Kemlu Laporkan Sebanyak 3211 WNI di Luar Negeri Terkonfirmasi Positif Covid-19
Baca Juga: Joe Biden Singgung Xi Jinping Tanggung Jawab Atas Pelanggaran HAM Muslim Uighur
“Perkawinan anak berdampak negatif bagi anak, terutama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang dapat mengakibatkan kemiskinan baru atau kemiskinan struktural,” katanya.
Menurut Lenny karena anak belum siap secara fisik dan psikis untuk kawin, perkawinan anak juga dapat berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga, pola asuh yang salah terhadap anak, bahkan perdagangan orang.***