Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Sedikitnya tujuh orang tewas saat terjadi demo menentang kudeta militer di Sudan.
Kudeta militer yang terjadi menimbulkan demo di berbagai kota di Sudan.
Selain tujuh orang tewas, 140 orang pendemo mengalami cedera saat terjadi bentrokan dengan pihak militer, Senin 25 Oktober 2021.
Pimpinan Militer yang mengkudeta, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengumumkan keadaan darurat dan mengatakan jika kekuatan militer sangat diperlukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan, dilansir SeputarTangsel.com dari Reuters, Selasa 26 Oktober 2021.
Burhan menjanjikan akan menyelenggarakan pemilihan pada Juli 2023 dan akan menyerahkan kembali pada pemerintahan sipil yang terpilih.
"Apa yang terjadi saat ini merupakan ancaman dan bahaya nyata bagi impian para pemuda serta harapan bangsa," ujar Burhan.
Kementrian Penerangan Sudan yang masih setia pada Perdana Menteri terguling Abdalla Hamdok, di halaman Facebooknya mengatakan bahwa pada konstitusi transisi, hanya Perdana Menteri yang memiliki hak untuk menyatakan keadaan darurat.
"Apa yang dilakukan oleh pihak militer Sudan saat ini merupakan sebuah kejahatan. Hamdok masih merupakan otoritas transisi yang sah," tulisnya.
Sedangkan menurut para diplomat, Dewan Keamanan PBB kemungkinan membahas kondisi yang terjadi di Sudan pada rapat tertutup Selasa, 26 Oktober 2021 ini.
Baca Juga: Fadli Zon ke BNPT: RI Akui Pemerintahan Kudeta Thailand dan Myanmar, Kok Takut Taliban?
"Kami menolak aksi yang dilakukan oleh militer dan meminta secepatnya pembebasan Perdana Menteri serta pejabat lainnya yang kini menjadi tahanan rumah," ujar juru bicara Gedung Putih, Karine Jean Pierre.
Para pemuda yang melakukan demo menentang kudeta militer, memblokade jalan-jalan dan terjadi bentrokan dengan pihak militer.
Sedangkan koalisi oposisi utama, pasukan kebebasan dan perubahan, yang mendorong pencopotan Bashir serta merundingkan pembentukan dewan militer-sipil, di Twitter menyerukan tindakan damai di jalan-jalan untuk menggulingkan pihak militer, termasuk demontrasi, pemblokiran jalan serta pembangkangan sipil.
Baca Juga: Presiden Kais Saied Kudeta Pemerintah, Tunisia Dilanda Krisis Demokrasi
Hamdok merupakan seorang ekonom dan mantan pejabat senior PBB, kini ditahan di sebuah lokasi yang dirahasiakan.
Hal tersebut terjadi setelah Hamdok menolak untuk membuat pernyataan bahwa dirinya mendukung kudeta tersebut.***
