SEPUTARTANGSEL.COM - Saat ini China sedang dihujani kecaman keras dari berbagai pihak di belahan dunia atas sikapnya yang mendiskriminasikan Muslim Uighur dan kaum minoritas.
Bulan lalu, telah diterima laporan dari komisi bipartisan Kongres Amerika Serikat yang mengungkapkan bahwa China mungkin telah melakukan genosida terhadap Muslim Uighur dan minoritas lainnya yang tinggal di kawasan Xinjiang.
Dalam forum Dewan-Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi menyatakan keberatan atas fitnah tersebut pada Senin, 22 Februari 2021.
Baca Juga: Jokowi Akan Perluas Lumbung Pangan hingga 10 Ribu Hektare di Sumba Tengah, NTT
Baca Juga: Cair, Kemenag Pastikan Dana BOS untuk Madrasah Swasta Paling Telat Akhir Maret Langsung dari Pusat
Pasalnya, aktivis dan pakar hak asasi PBB juga menduga setidaknya terdapat satu juta Muslim Uighur yang berada di penjara di kamp terpencil wilayah Barat.
Di waktu yang bersamaan, Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengutuk atas apa yang menimpa Muslim Uighur, berupa laporan penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi paksa terhadap perempuan yang dinilai sangat ekstrem dan ekstensif, yang menimpa Muslim Uighur dalam "skala industri".
Sementara itu, pada Desember tahun lalu, Human Rights Watch mengungkapkan program big data di Xinjiang China secara sengaja didesain sedemikan rupa agar dapat melacak Muslim untuk ditahan.
Baca Juga: Hastag 'Menagih Janji Pak Lurah' Trending di Twitter, Netizen Kembali Ungkit Pernyataan Jokowi
Human Right Watch menilai pelacakan Muslim Uighur tersebut dilakukan dengan cara menandai perilaku seperti mengenakan cadar, mempelajari Alquran atau pergi haji sebagai alasan penangkapan.
Setelah mendengar isu yang dilemparkan, Menteri Luar Negeri Wang Yi secara jelas membantah dan geram. Wang Yi mengatakan tidak pernah terjadi genosida, kerja paksa atau penindasan agama terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.
Sebab, China mengaku tidak pernah memberikan batasan atau menghalangi kebebasan beragama.
Baca Juga: Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany Lantik 197 PPPK, Satu Diantaranya Usia 60 Tahun
Wang yi mengungkapkan pintu China terbuka lebar bagi siapapun yang hendak melakukan kunjungan ke Xinjiang, termasuk menyambut baik Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia untuk melihat fakta yang sebenarnya di lapangan.
"Fakta dasar menunjukkan bahwa tidak pernah ada yang disebut genosida, kerja paksa atau penindasan agama di Xinjiang," ungkap Wang Yi, seperti dikutip oleh Seputartangsel.com dari Al Jazeera pada Selasa, 23 Februari 2021.
Menteri luar negeri Inggris Dominic menegaskan kepada China untuk segera memberikan "akses yang terdesak dan tidak terkekang" menuju Xinjiang bagi Komisioner Tinggi HAM PBB Bachlet atau bahkan ahli independen lainnya.
Baca Juga: SE Kapolri Tentang UU ITE, Pidana Upaya Terakhir, Kedepankan Mediasi
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Tidak hanya itu saja, Dominic menekan Dewan HAM PBB untuk mempercepat resolusi yang dapat berdampak atas permasalahan tersebut.***