Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Keterlibatan anggota TNI dalam penurunan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di ruang publik menuai banyak komentar.
Komentar pro dan kontra mengenai hal tersebut datang dari berbagai politisi, bahkan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva.
Hamdan Zoelva menyebutkan bahwa negara seakan berada dalam situasi genting.
Baca Juga: Ridwan Kamil Naikan UMK 2021 Sebagian Wilayah Jabar, Ini Daftar Lengkapnya
Baca Juga: Gol Tunggal Bruno Fernandes Bawa MU Menang Atas West Brom
Menurut Hamdan, dengan keterlibatan TNI, seakan hukum sipil tidak berfungsi.
Hal ini disampaikan melalui akun Twitter pribadinya @hamdanzoelva Sabtu 21 November 2020.
"TNI yang langsung turun mengurus HRS telah sangat mengkhawatirkan dan menakutkan, keadaan negara seperti sdh sangat genting berada dalam keadaan darurat. Hukum sipil seperti sudah tidak berjalan," jelas Hamdan sebagaimana dikutip dari unggahan akun Twitter @hamdanzoelva pada Minggu, 22 November 2020.
Baca Juga: Ridwan Kamil Menaikkan UMK Sebagian Wilayah di Jabar, Karawang Tertinggi
Baca Juga: Cuaca Wilayah Jakarta Pada Siang Hari Diprediksi Akan Turun Hujan Disertai Petir dan angin kencang
Hamdan juga mengajak kepada semua pihak untuk kembali fokus dalam penaggulangan Covid-19.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan politik.
Baca Juga: Asyik, Hari Ini Kuota Internet Gratis Kemdikbud Disalurkan, Ini Syaratnya
Baca Juga: Borong Dua Gol, Ronaldo Bikin Juventus Menang atas Cagliari
"Mari kita kembali fokus mengatasi Covid-19 dan tinggalkan dulu kepentingan politik. Keselamatan rakyat banyak harus diutamakan di atas kepentingan politik sesaat, "tegasnya.
Selain permasalahan Covid-19 yang tak kunjung usai, Hamdan juga menyinggung soal tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia.
Artikel ini telah tayang di Mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com dengan judul: Buntut Keterlibatan TNI dalam Persoalan Habib Rizieq, Mantan Ketua MK ini Beri Sindiran Menohok
Baca Juga: Gubernur Putuskan Naik 1,5 Persen, Ini Daftar UMK 2021 Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten
Ia juga mewanti-wanti kepada pemerintah supaya tidak mengacuhkan urusan ekonomi, hal ini karena urusan politik dianggap Hamdan sebagai urusan yang lebih sederhana.
"Kita juga sedang menghadapi tantangan ekonomi yang luar. Jangan sampai urusan ekonomi terbengkalai karena urusan politik yang seharusnya dapat diselesaikan secara lebih sederhana,"jelas Hamdan Zoelva.***(Mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com /Abdullah Mu'min)
