Network
Baca Juga: Prihatin! Anak-Anak Lebih Kenal YouTuber Daripada Pahlawan Nasional
Lebih lanjut, menurut Benny, pemerintah seharusnya lebih mendengar suara rakyat karena hal itu dinilai dapat mencegah kekacauan suatu hukum.
"Mendengar suara rakyat itu penting untuk cegah kekacauan hukum. Agar tidak menjilat ludah sendiri. Liberte!," ungkap Benny.
Sebelumnya, anggota Badan Legislasi Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengusulkan agar dilakukan revisi terbatas UU Cipta Kerja atau Omnibus Law sebagai langkah korektif atas banyaknya kesalahan dalam UU tersebut.
Baca Juga: Soal Vaksin Covid-19, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani Sebut Jurnalis Layak Diprioritaskan
Baca Juga: Negara Sekutu Bergairah Sambut Kemenangan Joe Biden di Pilpres AS 2020
Usulan agar UU itu diperbaiki juga telah disampaikan sejumlah elemen masyarakat sipil. Misalnya usulan Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati beberapa waktu lalu.
Usulannya bahkan tidak hanya revisi terbatas. Tetapi UU itu dibahas ulang. Sehingga menampung banyak masukan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait.
Baca Juga: Beri Ucapan Selamat, Jokowi Berharap Joe Biden Perkuat Kerjasama Ekonomi Dengan Indonesia
Baca Juga: Update Corona Tangsel 8 November: 1.900 Positif Covid-19, 1.647 Sembuh, 166 Dirawat, 87 Meninggal
