Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Johnson Panjaitan mengimbau agar masyarakat Indonesia mengawal kasus kliennya.
Johnson Panjaitan akan memastikan pengusutan kasus Brigadir J setransparan dan seakuntabel mungkin.
Menurut Johnson Panjaitan, apabila masyarakat lengah dalam mengawal kasus Brigadir J, maka hal ini akan berdampak buruk terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia.
Baca Juga: Cek Fakta: 3 Anggota DPR Penerima Suap dari Ferdy Sambo Resmi Ditahan KPK, Begini Faktanya
Kemudian, ia juga meminta agar jaksa dan hakim berhati-hati terkait pelimpahan berkas kasus pembunuhan Brigadir J.
"Makanya saya bilang hati-hati tuh jaksa, hati-hati tuh hakim, harus perhatikan itu berkasnya dan hati-hati juga rakyat, saya punya keterbatasan," kata Johnson Panjaitan.
Ia menegaskan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi salah satu simpul yang memberikan fakta-fakta pro justitia kepada rakyat agar rakyat bisa bergerak dan menuntut keadilannya.
Kemudian, Johnson Panjaitan juga buka suara terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J yang digelar pada Selasa, 30 Agustus 2022 lalu.
Ia menduga, rekonstruksi tersebut diwarnai permainan, terutama soal motif pelecehan seksual yang disebut dilakukan Brigadir J terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.
"Kelihatannya ini canggih sekali yang terjadi sekarang, kecanggihannya terutama balik lagi dulu saya singgung sedikit soal motif," ujarnya.
"Karena kan ini gak ada pelaporan, pelaporannya sudah di-SP3, tahu-tahu motif itu tiba-tiba muncul sekarang dan dipraktikkan di salah satu telenovela," kata Johnson Panjaitan menambahkan.
Menurutnya, rekonstruksi itu hanya menonjolkan Putri Candrawathi yang terbaring di atas ranjang dibandingkan dengan kronologi penembakan terhadap Brigadir J.
"Di sini saja sudah terlihat mengkhawatirkan. Jadi kita harus pasang mata sungguh-sungguh, pikiran dan hati kita, serta pengetahuan untuk melihat ini," tegasnya.
Kuasa hukum Brigadir J itu menduga adanya koordinasi di balik skandal Ferdy Sambo.
"Sekarang ini kan kalau saya lihat ya, yang tidak kelihatan kan dilakukan koordinasi karena kan pelimpahan pertama sudah ada, kemudian katanya dikembalikan," ucapnya, dikutip SeputarTangsel.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Kamis, 8 September 2022.
Johnson Panjaitan juga mencurigai adanya koordinasi antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Padahal menurutnya Komnas HAM seharusnya independen dan memihak kepada rakyat.
Karenanya, ia meminta agar Komnas HAM jangan sembarangan dalam menyikapi kasus Brigadir J.
Lebih lanjut, Johnson Panjaitan mengungkapkan berkas pembunuhan Brigadir J saat ini belum menggambarkan keinginan keluarga dan pihak kuasa hukum.
"Ini sudah rekonstruksi, handphone gak jelas, laptop gak jelas, uang, kartu ATM gak jelas, Satgasus gak jelas," tuturnya.
"Karena ketidakjelasan ini, maka wajar saja rakyat mencoba mengumpulkan fakta-fakta yang ada untuk mendekatkan pada latar belakang latar belakang ini," sambungnya.
Karena itu, ia mengungkit tentang kebakaran Kejaksaan Agung (Kejaksaan) Agung yang tempo hari ditangani oleh Ferdy Sambo.
Menurutnya, kasus yang ditangani Ferdy Sambo itu becek dan bau busuk sehingga rakyat sudah geram.***
