Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso membongkar motif Irjen Ferdy Sambo terkait pembunuhan terhadap Brigadir J alias Brigadir Yosua.
Menurut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, setidaknya ada 5 motif yang mendorong Ferdy Sambo membunuh Brigadir J di rumah dinasnya yang berlokasi di Komplek Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan.
Melalui wawancara yang ditayangkan di salah satu program televisi nasional, Sugeng menjabarkan 4 motif Ferdy Sambo bunuh Brigadir J berkaitan dengan persoalan seksual, sementara 1 lainnya terkait perjudian.
Baca Juga: Di Mana Polwan Cantik AKP Rita Yuliana Bertugas? Ternyata Kini Dinas di Sini
Baca Juga: Komnas HAM Mengaku Tak Tega Bharada E Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Ini Alasannya
Bahkan, Sugeng juga meyebutkan bahwa kasus pembunuhan Brigadir J berhubungan dengan praktik perlindungan perjudian dan peredaran narkoba oleh oknum di Kepolisian.
Namun, Sugeng enggan membeberkan detail persoalan seksual tersebut lantaran dianggapnya sebagai aib.
Menurut Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menilai motif Ferdy Sambo semakin eksplisit dan jauh dari dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir J alias Brigadir Yosua.
Baca Juga: Sandiaga Uno: Welcome to Bali Liam Gallagher
"Tapi apakah seksual itu adalah pelecehan? Nanti kita lihat lebih lanjut," kata Refly Harun.
Refly Harun mempertanyakan apakah motif seksual tersebut penting diungkapkan ke publik.
Refly Harun mengatakan, yang sangat penting untuk diumumkan kepada publik adalah motif yang terkait bisnis ilegal, serta perlindungan perjudian dan narkoba.
Pasalnya, ia menilai motif tersebut menyangkut nasib negara dan tata kelola pemerintahan.
Baca Juga: Polwan Cantik AKP Rita Yuliana Bikin Penasaran, Masih Gadis atau Sudah Janda?
Baca Juga: Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Orang Tua Bharada E Ternyata Begini
"Tapi bukan berarti masalah seksual itu tidak penting sebagai bahan catatan. Tapi maksudnya untuk discloser barangkali katakanlah perlu ada restriksi," ujarnya.
"Tetapi kalau soal yang terkait perjudian, miras, narkoba, dan lain sebagainya, kalau memang itu ada wajib dibuka dan wajib diberikan sanksi, dan kemudian disetop praktik-praktik seperti itu," sambungnya, dikutip SeputarTangsel.com dari kanal Youtube Refly Harun pada Kamis, 11 Agustus 2022.
Mantan Staf Ahli Mahkamah Konstitusi itu membeberkan praktik-praktik peredaran uang haram bukan lagi sebagai hal baru dan sudah menjadi rahasia umum.
Baca Juga: Pengacara Sebut Si Cantik Diduga Jadi Motif Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J, Apa Kaitannya?
Sayangnya, publik kerap memaklumi praktik-praktik tersebut.
"Coba bayangkan ya, jadi kita tidak melihat bahwa yang namanya kantor Polisi itu adalah pusat untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tapi pusat transaksi ya. Entah transaksi apa," tegasnya.
Karenanya, Refly Harun menegaskan agar Polri segera memperbaiki citra institusinya.
Menurutnya, selama ini belum ada satu pun presiden yang berhasil memperbaiki citra hukum di negara ini.
"SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) belum berhasil, Gus Dur (Abdurrahman Wahid) belum berhasil. Di era Gus Dur lumayan sebenarnya, tetapi serangan balik justru membuat Gus Dur jatuh," tuturnya.
Mantan Komisaris PT Jasa Marga itu pun mengimbau agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memperbaiki hal ini, serta meninggalkan legacy yang baik bagi pemerintahan selanjutnya dan bagi sejarah Indonesia di dua tahun terakhir masa jabatannya.
Baca Juga: Menkopolhukam Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif, Pengamat Kepolisian Ungkap Hal Mengejutkan
Baca Juga: Utang Indonesia Rp7.000 Triliun, Luhut Binsar Pandjaitan: Jangan Dengar Bicara yang Aneh-aneh
Hal tersebut bisa dilakukan dengan membuka kasus-kasus yang selama ini belum terungkap.
"Dengan kasus Sambo sebagai entry point mudah-mudahan ini bisa dibuka, tapi dengan tetap mengedepankan bahwa penegakan hukum yang selurus-lurusnya, sebaik-baiknya," ucapnya.
Baca Juga: Update Kode Redeem Genshin Impact 12 Agustus 2022 dan Cara Klaim Sekarang Hadiah dari Mihoyo
"Bukan menyasar pada orang, tapi pada perbaikan sistem yang komprehensif," tegasnya.
Refly Harun pun meminta agar Jokowi bisa menuntaskan kasus-kasus seperti KM 50, pembunuhan Munir, dan Novel Baswedan agar bisa dikenang sebagai Presiden yang meletakan dasar perbaikan institusi penegak hukum yang signifikan.***
