Menkeu Sebut Utang Naik Untuk Kesejahteraan Rakyat, Direktur PEPS: Faktanya Subsidi Rakyat Dibatasi

SEPUTARTANGSEL.COM-Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Antony Budiawan mengkritisi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyatakan peningkatan utang pemerintah adalah untuk kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memaparkan bahwa utang pemerintah naik pada perhitungan akhir Januari 2022 dibanding tahun 2021.

Menkeu Sri Mulyani membenarkan bahwa utang pemerintah naik.

Baca Juga: Media Asing The Economist Soroti Presiden Jokowi: Sedang Bangun Politik Dinasti

Hingga akhir Januari 2022 utang pemerintah mencapai Rp6.919,15 triliun, atau naik Rp10,28 triliun. Dibandingkan bulan sebelumnya atau Rp686,01 triliun, dibandingkan periode sama tahun 2021.

Namun demikian, meski nominal utang meningkat, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kenaikan hutang terjadi karena kebijakan pemerintah diambil untuk menyelamatkan dan menyejahterakan masyarakat, di tengah krisis pandemi Covid-19.

Anthony Budiawan keberatan dengan pernyataan kenaikan utang untuk kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Satu Prajurit TNI Tewas oleh KKB Papua, KSAD Dudung Diminta Fokus, Fadli Zon: Kok Dianggap Seperti Angin Lalu

"Utang untuk kesejahteraan rakyat? Slogan brutal. Faktanya, subsidi hak rakyat semakin dibatasi, barang subsidi dilangkakan," kata Anthony Budiawan dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @AnthonyBudiawan pada Minggu 27 Maret 2022.

Menurut Anthony, jika utang pemerintah naik untuk kesejahteraan rakyat maka barang subsidi seperti minyak goreng akan tersedia berlimpah untuk masyarakat.

Namun faktanya, barang subsidi mengalami kelangkaan. Bahkan komoditi minyak goreng, daging sapi dan gula yang dikabarkan disubsidi harganya melonjak di pasaran.

Baca Juga: KKB Papua Serang Pos Marinir di Nduga Hingga Komandan Peleton Gugur

"Harga pangan ikut mekanisme pasar. Uang hak rakyat menurut UU diambil untuk pembangunan IKN? Melanggar Hukum dan Hak Asasi Manusia!," kata Anthony.

Menurut Anthony kenaikan hutang pemerintah bukan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, tapi justru untuk pembangunan ibu kota negara (IKN)

Hal itu, kata Anthony, melanggar hukum dan hak asasi manusia .

Padahal saat ini penerimaan negara sedang meningkat karena kenaikan harga migas dan komoditas.

Baca Juga: Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Ichsan Firdaus Meninggal Dunia, Fadli Zon Sampaikan Belasungkawa

"Kemenkeu: utang demi rakyat. Ironisnya, bantuan untuk rakyat dibatasi: barang subsidi hilang dr pasar. Brutal. Padahal penerimaan negara melonjak akibat kenaikan harga Migas dan komoditas," ujar Anthony.***