Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Antony Budiawan mengkritik langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menghentikan operasi pasar minyak goreng Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Anthony Budiman menyesalkan sikap Kemendag yang mengeluarkan aturan larangan operasi pasar minyak goreng kemasan.
Larangan itu secara resmi ditetapkan dalam Surat Edaran Kemendag Nomor 9 Tahun 2022 tentang Relaksasi Penerapan Harga Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana dan Kemasan Premium, serta Surat Nomor 84/PDN/SD/03/2022, dikeluarkan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag.
Surat Kemendag itu menginstruksikan seluruh kepala dinas yang membidangi perdagangan di seluruh provinsi di Indonesia untuk menghentikan operasi pasar minyak goreng kemasan.
Kebijakan ini muncul setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengadakan operasi pasar minyak goreng melalui Food Station, Perusahaan Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Anthony Budiawan, Kemendag telah gagal menuntaskan permasalahan mafia minyak goreng, sehingga permasalahan mahalnya harga minyak goreng belum dapat diselesaikan.
Kemudian, kata Anthony Budiawan, aturan melarang operasi pasar justru merugikan masyarakat karena harga minyak goreng masih tinggi.
"Setelah kalah lawan Mafia, Kemendag kini mau menindas rakyat dengan menghalangi Operasi Pasar DKI?" kata Anthony Budiawan akun Twitter @AnthonyBudiawan dikutip SeputarTangsel.Com pada 27 Maret 2022.
Kebijakan operasi pasar yang menjual minyak goreng murah di beberapa kelurahan Pemprov DKI Jakarta dikabarkan sangat diminati masyarakat.
Anthony mengatakan seharusnya Kemendag tidak menghalangi operasi pasar minyak goreng tersebut.
"Apa hak Kemendag melarang operasi pasar, menginjak-injak Kedaulatan Daerah, menghalangi harga yg lebih manusiawi untuk penduduk DKI? Lawan penindas rakyat!," ujar Anthony.
Kemudian Anthony mengaitkan kebijakan Kemendag dengan kepentingan politik antara pemerintah pusat dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
"Kalau tidak suka Anies, jangan mengorbankan rakyat untuk dapat harga minyak goreng murah," ujarnya.
Anthony menyesalkan sikap Kemendag yang memperbolehkan partai politik menggelar operasi pasar, namun melarang Pemprov untuk operasi pasar.
"Kalau mau lawan Anies, gelar harga minyak goreng yang lebih murah untuk rakyat, bukan larang operasi pasar. Kenapa Partai Politik boleh operasi Pasar. Politik Kotor," pungkas Anthony.***
