Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengkritisi harta kekayaan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang mengalami peningkatan Rp21 Miliar selama setahun.
Rizal Ramli mengomentari peningkatan kekayaan Ketua MK dikaitkan dengan kinerjanya yang dinilai tidak kredibel.
Hal ini berkaitan dengan keputusan Ketua MK yang menolak Judicial Review Presidential Threshold (PT), yang menurut Rizal Ramli tidak termuat dalam UUD 1945.
Baca Juga: Mantan Ketua MK: Jika Masih Pandemi, Calon Pemilih di Pemilu 2024 Harus Tunjukkan Sertifikat Vaksin
"Pertanyaan soal integritas dan kredibilitas! Tidak aneh keputusan mencla-mencle ttg Omnibus Law, belasan JR Presidential threshold yg tidak ada di UUD, ditolak terus dengan argumen-argumen basi dan nora, @officialMKR," kata Rizal Ramli dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @RamliRizal pada Rabu, 23 Maret 2022
Dalam kasus presidential threshold, yang dibicarakan Rizal Ramli, adalah tentang ketentuan tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, MK mengambil putusan menolak judicial review. Hal ini dinilai Rizal Ramli sebagai keputusan yang tidak kredibel.
Dalam kasus presidential threshold, masyarakat meminta MK membatalkan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017.
Baca Juga: Wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Eks Ketua MK: Memang Perlu Evaluasi Menyeluruh
"Mundur euui, Malu Atuh," kata Rizal Ramli.
Media telah memberitakan bahwa Ketua MK Anwar Usman akan menikahi adik kandung Presiden Joko Widodo, Idayati.
