Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Usul penundaan Pemilu 2024 mulai bermunculan dari sejumlah ketua umum (ketum) partai politik (parpol).
Sebagian ketum parpol mengusulkan penundaan Pemilu 2024 perlu dilakukan karena waktu berakhirnya pandemi Covid-19 belum diketahui secara pasti dan lebih penting memulihkan perekonomian lebih dulu dibandingkan melaksanakan pesta demokrasi tersebut.
Usul penundaan Pemilu 2024 dari sebagian ketum parpol itu turut ditanggapi oleh Pegiat Media Sosial, Enggal Pamukty.
Baca Juga: Soal Usul Penundaan Pemilu 2024, Jimly Asshiddiqie: Lebih Baik Tidak Usah Direspons Agar Para Ketum Tersebut..
Menurut Enggal Pamukty, pandemi Covid-19 tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda Pemilu 2024.
Pasalnya, Enggal Pamukty mengungkapkan Pilkada 2020 tetap bisa dilaksanakan walaupun berlangsung saat pandemi Covid-19. Bahkan, dia menyindir Ki Lurah yang berhasil memenangkan anak dan menantunya dalam Pilkada 2020 tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Enggal Pamukty melalui cuitan di akun Twitter @EnggalPamukty pada Senin, 28 Februari 2022.
"Pandemi tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pemilu, sebab Pilkada Ki Lurah berhasil memenangkan Anak dan Mantu," kata Enggal Pamukty.
Baca Juga: Usul Penundaan Pemilu 2024 Diduga Sebagai Upaya Sejumlah Partai Politik Jerumuskan Presiden Jokowi
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda setahun atau dua tahun guna pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Tak hanya Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan juga mengatakan partai yang dipimpinnya juga setuju dengan usulan penundaan jadwal Pemilu 2024.
Zulkifli Hasan berdalih Pemilu 2024 dapat ditunda terlebih dahulu menyusul adanya konflik antara Rusia dengan Ukraina.
Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklaim telah menerima aspirasi para petani agar Jokowi lanjut memimpin hingga tiga periode.
Baca Juga: Tanggapi Partai yang Usulkan Tunda Pemilu 2024, Dipo Alam: Kita Catat Parpol-parpol Oligarki
Sementara itu, Jokowi sendiri telah menegaskan dirinya patuh terhadap konstitusi yang diamanatkan melalui UUD NRI 1945 mengenai masa jabatan presiden dua periode.
Hal itu diungkapkan Jokowi dalam pernyataan pers secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Predisen pada Senin, 15 Maret 2021 lalu.
"Konstitusi mengamanatkan (masa jabatan presiden) dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," kata Jokowi, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Sekretariat Predisen, Sabtu, 26 Februari 2022.***
