Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat.
Wacana tersebut mencuat usai sejumlah ketua umum parpol mengusulkan agar Pemilu 2024 diundur untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.
Ketua Umum Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule menduga usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan upaya dari sejumlah parpol untuk menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Fahri Hamzah Soal Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Kasihan Pak Jokowi, Sadis Betul Para Penjilat Ini
Hal itu diungkapkan oleh Iwan Sumule melalui cuitan di akun Twitter @KetumProDEMnew pada Jumat, 25 Februari 2022.
"Saya menduga, partai² politik yang mendorong pemilu diundur dan perpanjang masa jabatan presiden, berkeinginan menjerumuskan presiden @jokowi," kata Iwan Sumule.
Tak hanya itu, aktivis tersebut mengaku belum menemukan alasan dan dasar konstitusional agar Pemilu dapat diundurkan dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Dan sampai saat ini, saya belum menemukan alasan dan dasar konstitusionalnya untuk mundurkan pemilu dan perpanjang masa jabatan presiden," ungkapnya.
Baca Juga: Sindir Partai Golkar Setuju Pemilu 2024 Ditunda, Sejarawan JJ Rizal: Kemunduran, Paling Ga Usul Seumur Hidup
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda setahun atau dua tahun guna pemulihan ekonomi pasca Covid-19.
Tak hanya Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan juga mengatakan partai yang dipimpinnya juga setuju dengan usulan penundaan jadwal Pemilu 2024.
Zulkifli Hasan berdalih Pemilu 2024 dapat ditunda terlebih dahulu menyusul adanya konflik antara Rusia dengan Ukraina.
Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklaim telah menerima aspirasi para petani agar Jokowi lanjut memimpin hingga tiga periode.
Baca Juga: Arief Poyuono Sindir PKB dan PAN yang Ingin Pemilu 2024 Ditunda: Kayaknya Perlu Diperiksa Spesialis Kejiwaan
Sementara itu, Jokowi sendiri telah menegaskan dirinya patuh terhadap konstitusi yang diamanatkan melalui UUD NRI 1945 mengenai masa jabatan presiden dua periode.
Hal itu diungkapkan Jokowi dalam pernyataan pers secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Predisen pada Senin, 15 Maret 2021 lalu.
"Konstitusi mengamanatkan (masa jabatan presiden) dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," kata Jokowi, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Sekretariat Predisen, Sabtu, 26 Februari 2022.***
