Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie ikut buka suara terkait usulan beberapa ketua umum (ketum) partai politik (parpol) agar Pemilu 2024 ditunda.
Jimly Asshiddiqie mengatakan para politisi cenderung tidak percaya pada ucapannya sendiri hingga orang lain bereaksi.
Menurut Jimly Asshiddiqie, hal tersebut juga termasuk para ketum parpol yang mengusulkan Pemilu 2024 ditunda.
Baca Juga: Usul Penundaan Pemilu 2024 Diduga Sebagai Upaya Sejumlah Partai Politik Jerumuskan Presiden Jokowi
Hal itu diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie melalui cuitan di akun Twitter @JimlyAs pada Jumat, 25 Februari 2022.
"Ketum beberapa partai usul pemilu ditunda, tapi biasanya para politisi suka tdk percaya pd ucapannya sndiri sampai orang lain bereaksi," kata Jimly Asshiddiqie.
Oleh karena itu, mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut menyarankan untuk tidak merespons usulan para ketum tersebut.
Pasalnya, dia mengatakan para ketum yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 akan tetap tidak percaya pada omongannya sendiri bila tidak ada respons dari publik.
Baca Juga: Fahri Hamzah Soal Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Kasihan Pak Jokowi, Sadis Betul Para Penjilat Ini
"Maka kalau tdk trlalu pnting lebih baik tdk usah direspons agar para ketum tsb tetap tdk prcaya pd omongannya sndiri," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda setahun atau dua tahun guna pemulihan ekonomi pasca Covid-19.
Tak hanya Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan juga mengatakan partai yang dipimpinnya juga setuju dengan usulan penundaan jadwal Pemilu 2024.
Zulkifli Hasan berdalih Pemilu 2024 dapat ditunda terlebih dahulu menyusul adanya konflik antara Rusia dengan Ukraina.
Baca Juga: Sindir Partai Golkar Setuju Pemilu 2024 Ditunda, Sejarawan JJ Rizal: Kemunduran, Paling Ga Usul Seumur Hidup
Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklaim telah menerima aspirasi para petani agar Jokowi lanjut memimpin hingga tiga periode.
Sementara itu, Jokowi sendiri telah menegaskan dirinya patuh terhadap konstitusi yang diamanatkan melalui UUD NRI 1945 mengenai masa jabatan presiden dua periode.
Hal itu diungkapkan Jokowi dalam pernyataan pers secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Predisen pada Senin, 15 Maret 2021 lalu.
"Konstitusi mengamanatkan (masa jabatan presiden) dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," kata Jokowi, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Sekretariat Predisen, Sabtu, 26 Februari 2022.***
