Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah untuk merevisi aturan Jaminan Hari Tua (JHT).
Perintah tersebut diberikan Jokowi usai maraknya protes dari publik mengenai dana JHT yang baru bisa dicairkan saat pegawai berusia 56 tahun.
Perintah Jokowi kepada Menaker terkait revisi aturan JHT tersebut turut ditanggapi oleh Politisi Partai Demokrat, Syahrial Nasution.
Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah Akan Revisi Aturan Soal JHT Jadi Lebih Sederhana: Presiden Perhatikan Nasib Buruh
Dalam tanggapannya, Syahrial Nasution malah menyindir Politisi PDIP Ruhut Sitompul yang sebelumnya gencar mendukung aturan dana JHT yang hanya bisa dicairkan saat usia pegawai mencapai 56 tahun.
Syahrial Nasution mengatakan akan menunggu komentar dari Ruhut Sitompul melalui semburan ludahnya.
Hal itu diungkapkan oleh Syahrial Nasution melalui cuitan di akun Twitter @syahrial_nst pada Rabu, 23 Februari 2022.
"Setelah Presiden Jokowi perintahkan Menaker merevisi cara pencairan JHT usia 56 tahun, kita tunggu komentar bang @ruhutsitompul melalui semburan ludahnya," kata Syahrial Nasution.
Baca Juga: Jaminan Hari Tua Hanya Bisa Cair Saat Usia 56 Tahun, Sujiwo Tejo: Maaf, JHT Tak Dikenal di Negeri Jancukers
Deputi Balitbang Partai Demokrat itu mempertanyakan akankah Ruhut Sitompul melakukan penjilatan kembali usai Jokowi perintahkan Menaker revisi aturan JHT.
Dia mengingatkan agar Ruhut Sitompul berhati-hati karena bahaya Covid-19.
"Apakah akan ada penjilatan kembali? Hati2 bang, bahaya covid-19," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Setelah dibanjiri protes dari banyak pihak, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT akan direvisi.
Baca Juga: Polri Sebut Cuitan Ferdinand Hutahaean Potensi Timbulkan Keonaran, Syahrial Nasution: Dicomot Dulu Aja
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno yang menyampaikan bahwa Jokowi terus mengikuti aspirasi dari para pekerja yang keberatan atas kebijakan JHT tersebut melalui sebuah video di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 21 Februari 2022.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk merevisi aturan JHT.***
