Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Mulai 1 Maret 2022 mendatang, pemerintah menerapkan syarat baru dalam melakukan jual beli tanah, yakni dengan melampirkan BPJS Kesehatan.
Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Teuku Taufiqulhadi menyatakan, BPJS yang dilampirkan bisa dari berbagai kelas, baik kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Aturan itu berlaku mulai 1 Maret 2022.
"Pelaksanaan ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2022," tulis surat bernomor HR.02/164-400/II/2022 ditandatangani Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana.
Baca Juga: Ruhut Sitompul Soal Polemik JHT: yang Tidak Setuju Duduk dan Tidak Usah Sok Pintar
“Berdasarkan Intruksi Presiden Nomer I Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional,” isi surat tersebut dari twitter @atr_bpn. Sabtu, 19 Februari 2022.
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Presiden Jokowi menginstruksikan agar Menteri ATR/Kepala BPN untuk memastikan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Dikutip SeputarTangsel.Com dari twitter @atr_bpn. Sabtu, 19 Februari 2022.
Mengintruksi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional memastikan setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas tanah atau hak milik satuan rumah susun karena jual beli peserta aktif dalam program jaminan Kesehatan nasional.
Baca Juga: 43 Orang Korban Terorisme Bom Bali dan Penembakan Poso Dapat Kompensasi Rp6,1 Miliar dari LPSK
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) telah mengeluarkan surat bernomor HR.02/153-400/II/2022 terkait kewajiban kartu peserta BPJS Kesehatan menjadi syarat jual beli tanah.
