Hal itu diungkapkan Jokowi saat acara tax amnesty di Makassar, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.
"Itu artinya Presiden memang doyan ngumpulin duit gede karena uang besar itu langsung berubah jadi proyek," ujarnya.
Menurut Rocky Gerung, proyek-proyek besar tidak dibutuhi rakyat, tapi proyek yang langsung dapat dimanfaatkan masyarakat.
"Nah, uang buruh itu uang gede. Jadi, Presiden pasti sudah kasih sinyal pada Menaker," tuturnya.
Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu melihat Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT merupakan hasil harmonisasi kabinet.
Karenanya, ia menegaskan yang harusnya diganti bukan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, tetapi Presiden Jokowi.
"Jadi intinya kalau kemarin buruh minta supaya Menaker itu diganti karena bikin masalah, nah sekarang Menaker bilang bukan gue bikin masalah, Presiden yang bikin masalah. Jadi ganti Presiden, logikanya begitu," tegasnya.***