Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun melaporkan dua anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 10 Januari 2022.
Ubedilah Badrun melaporkan Gibran Rakabuming dan Kaesang atas dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dugaan relasi bisnis anak presiden dengan PT SM yang diputus bersalah dalam kasus pembakaran hutan.
Menurut Ubedilah Badrun, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep tidak memahami publik etis bagi seorang pejabat publik atau bagian dari keluarga pejabat publik.
Baca Juga: Apresiasi Gibran yang Ogah Laporkan Ubedilah Badrun, Refly Harun: yang Berlebihan Pendukung Presiden Jokowi
Pasalnya, Ubedilah Badrun mengatakan bila dua anak Presiden Jokowi itu memahami publik etis, maka mereka akan menolak bekerja sama dengan seorang anak dari petinggi PT SM yang bermasalah.
Hal itu diungkapkan oleh Ubedilah Badrun dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Realita TV pada Kamis, 13 Januari 2022.
"Kalau anak presiden itu punya pemahaman publik etis, dia mesti ngecek AP ini, anak siapa, oh ternyata banyak masalah, mestinya secara etis menolak," kata Ubedilah Badrun.
Baca Juga: Adhie Massardi Sindir Aktivis 98 yang Laporkan Ubedilah Badrun: Ziarahi Makam Pak Harto dan Minta Maaf!
Aktivis '98 itu menyampaikan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep dalam menjalankan kerja sama dengan AP tersebut berjalan seperti biasa saja.
Bahkan, Ubedilah Badrun menilai dua anak Presiden Jokowi tersebut cenderung seperti 'menikmati' kerja sama tersebut.
"Tapi, ini sepertinya maaf berjalan begitu saja dalam tanda petik menikmati. Karena kemudian ada perusahan ventura memberikan suntikan penyertaan ke perusahaan gabungan yang jejaringnya ke PT SM," ungkapnya.
Baca Juga: Gara-gara Laporkan Gibran-Kaesang, Ubedilah Badrun Dilaporkan Balik, Sekjen PKR: Mengaburkan Substansi
Lebih lanjut, Ubedilah Badrun mengingatkan agar orang-orang yang menjadi atau bagian dari keluarga pejabat publik harus mengerti publik etis.
Pasalnya, dia mengatakan hal tersebut berkaitan dengan menciptakan good governance.
"Jadi, menurut saya ya, orang-orang yang menjadi pejabat publik perlu mengerti juga publik etis itu seperti apa dan itu nanti berkaitan dengan bagaimana kita menghadirkan good governance," ujarnya.***
