Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Heboh di media sosial beredarnya sebuah video yang memperlihatkan Habib Bahar bin Smith didatangi sekelompok pria berseragam TNI.
Terlihat Habib Bahar sempat cek-cok dengan salah seorang anggota TNI dalam video tersebut.
Terkait hal itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun angkat suara menanggapi kejadian itu melalui kanal YouTube miliknya pada Jumat, 31 Desember 2021.
Baca Juga: Panitia Maulid Nabi Dilarang dan Diintimidasi Jika Undang Habib Bahar, Refly Harun: Mengerikan
"Sepertinya kita harus buka-buka buku lagi ya ini, antara peran militer atau TNI dan peran sipil atau polisi. Karena polisi itu sesungguhnya adalah sipil yang dipersenjatai," ungkap Refly Harun yang dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 31 Desember 2021.
Kemudian Refly Harun menyinggung perbedaan tugas dan fungsi antara TNI dan polisi.
"Jadi dia berbeda dengan TNI. TNI itu memang di wilayah perang, di wilayah pertahanan, kalau polisi di wilayah keamanan," kata Refly.
Refly juga meminta hal ini harus kembali ditegakkan agar TNI tidak tergoda masuk ke wilayah politik.
"Nah ini yang menurut saya harus kita tegakkan lagi, jangan sampai kemudian, seperti kata Rocky Gerung, TNI tergoda untuk masuk wilayah politik," ucap Refly.
Menurut Refly, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah TNI yang tidak menjunjung civilian value atau nilai-nilai sipil.
Refly menilai nilai-nilai sipil itu harus diterapkan karena Indonesia merupakan negara hukum atau negara demokrasi.
Bahkan ahli hukum tata negara itu mengatakan jika TNI masuk ke wilayah sipil akan berbahaya karena mereka adalah aparat yang dipersenjatai.
"Karena itu tidak boleh mereka masuk kepada wilayah sipil, untuk wilayah sipil, kalau memang terkait dengan aspek keamanan ada yang namanya polisi yang kita kenal sebagai sipil bersenjata," ungkap Refly.
Baca Juga: Presiden Jokowi Beri Perintah Penangkapan Habib Bahar Bin Smith ke Kepolisian? Begini Faktanya
"Apalagi jika tidak ada eskalasi yang luar biasa yang akan mengganggu integritas atau wilayah Republik Indonesia," tambah Refly.
Di sisi lain, Refly mengungkapkan hal ini merupakan peninggalan orde baru, di mana TNI terlibat pada wilayah-wilayah sipil saat itu.
"Padahal ketika kita reformasi, kita minta TNI itu pergi dari dwifungsi ABRI atau dwifungsi TNI," ujar Refly Harun.
"Jadi dwifungsi ABRI atau dwifungsi TNI sudah dihilangkan dengan reformasi dan jangan dihidupkan lagi karena kalau dia hidup, maka susah akan menariknya kembali karena kekuasaan itu nikmat," tambah Refly.***
