Network
Baca Juga: Aman Atau Tidak Vaksinasi Kelompok Komorbid? Begini Penjelasan Pakar
"Jika dijadikan syarat administasi untuk dapat layanan publik, ini justru menyulitkan mereka," jelas Dokter Koko.
Cuitan Dokter Koko tentang vaksinasi sangat diterima netizen. Tidak banyak pro dan kontra di kolom komentar. Mereka sepakat dengan pernyataannya.
"Kali ini saya setuju dengan Anda," ucap akun @Achmadikhtiar.
"Pagi yang menyejukkan. Dengarkanlah ini, wahai @PBIDI @KemenkesRI @BNPB_Indonesia @jokowi @kemendagri,' kata akun @muh_syafri.
Sampai saat ini vaksinasi menjadi syarat administrasi publik masih menjadi perdebatan. Meski demikian, beberapa wilayah dikabarkan sudah menerapkannya.
Baca Juga: Tolak Vaksinasi, Warga Aceh Obrak-abrik Meja dan Usir Vaksinator, Zubairi Djoerban: Memprihatinkan
Salah satu yang sudah menerapkan syarat vaksinasi untuk kepengurusan administrasi adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil.
Warga harus menunjukkan bukti vaksin saat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Seseorang yang tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin akan mendapatkan sanksi berupa penundaan atau penghentian layanan administrasi Pemkab.***
