Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun angkat suara terkait rencana reuni akbar yang akan digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 di Monumen Nasional, Jakarta pada Desember 2021 mendatang.
Refly Harun menduga, reuni PA 212 ini akan memunculkan pro-kontra. Menurutnya, hal tersebut sangatlah wajar, karena awalnya yakni pada tahun 2016, gerakan ini muncul karena bersinggungan dengan hal politik.
"Tentu banyak orang yang pro, banyak orang yang juga kontra terhadap reuni 212 itu," kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Selasa, 9 November 2021.
“Dan maklum saja, karena memang reuni 212 ini awalnya muatannya sangat-sangat politis, pada tahun 2016 untuk pertama kalinya terkait dengan Ahok dan pencalonan Gubernur DKI,” sambung Refly Harun.
Setelah 2016, reuni PA 212 juga diadakan lagi pada tahun 2017 hingga 2020, meskipun tahun 2020 dilaksanakan secara daring.
“Setelah itu diadakan reuni 2017, 2018, 2019, dan 2020. Hanya 2020 dilakukan di dalam ruangan saja, secara daring, sebagian di antaranya termasuk juga Habib Rizieq yang pada waktu itu menyampaikan pidato tentang revolusi akhlak dikaitkan dengan Pancasila,” ujarnya.
Namun, dari seluruh reuni PA 212 yang diadakan, Refly Harun mengatakan bahwa pertemuan besar tidak diliput secara layak.
“Jadi yang sifatnya masif 2016, 2017, 2018, 2019. Jadi ada empat kali perhelatan dan Alhamdulillah ternyata tidak diliput televisi nasional secara layak, padahal itu adalah peristiwa besar," ungkapnya.
Dia menilai, reuni PA 212 perlu dijalankan kembali pada tahun ini karena bisa dijadikan sebagai sebuah kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan.
“Jadi reuni ini harus dijalankan sebagai sebuah sosial control, kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan, Jadi saya setuju saja,” ujarnya.
Refly Harun berpendapat, alasan perlunya diadakan kembali reuni PA 212 adalah perlunya kekuasaan diawasi oleh kekuatan masyarakat yang masif.
Baca Juga: Refly Harun Nilai Fadli Zon Tak Cocok Jadi Jubir Presiden: Khawatir Banyak Pernyataan Bias
“Kenapa? Karena kekuasaan kita perlu dikontrol oleh kekuatan civil society yang masif agar jalannya kekuasaan ini benar-benar sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945,” ungkap Refly Harun.
“Yaitu, melindungi segenap bangsa, kemudian mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat biar bisa ikut dalam ketertiban dunia,” imbuhnya.
Selain itu, Refly Harun berpendapat bahwa reuni PA 212 merupakan acara pertemuan umat Islam terbesar di dunia.
"Soal lain yang saya pikirkan juga mengenai reuni 212 ini adalah soal festival Islam terbesar di dunia," tuturnya.
Akan tetapi, secara kebetulan reuni PA 212 tersebut merupakan pihak oposisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
Karena menjadi oposisi, pertemuan umat Muslim tersebut dinilai tidak disukai oleh pemerintah dan para buzzernya.
"Sekarang ini ya kebetulan kekuatan Islam yang menyelenggarakan festival atau reuni 212 itu adalah kekuatan yang tidak disukai oleh pemerintah dan para buzzernya," kata Refly Harun.
"Dan mereka sendiri (reuni 212) mempersepsi diri sebagai oposisi," sambung Refly Harun.
Menurut Refly Harun, dalam demokrasi diperlukan oposisi karena bisa menjadi vitamin.
"Padahal kalau kita bicara tentang demokrasi, oposisi itu adalah vitamin demokrasi. Tapi alih-alih dijadikan vitamin malah dijadikan musuh," ujar Refly Harun.
"Jadi kalau orang mengkritik itu gak apa-apa, kalau memang itu too much, ya kita cari yang benarnya saja, kalau tidak ya tidak usah kita gubris," pungkasnya.***
