SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai satu-satunya nama calon Panglima TNI.
Sayangnya, penunjukkan menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono itu justru ditolak oleh 14 LSM karena dinilai sarat kepentingan politik.
Alih-alih memilih Jenderal Andika Perkasa, Direktur Eksekutif Amnesty Internastional Usman Hamid justru menyarankan Jokowi untuk menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.
Menurutnya, ada beberapa pertimbangan yang perlu dipikirkan oleh Jokowi. Salah satunya adalah alasan yuridis.
Selain itu, Andika Perkasa diduga pernah terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.
Menanggapi hal ini, Ahli hukum tata negara Refly Harun mengatakan, penunjukkan tersebut hanya untuk memberikan catatan sejarah.
Baca Juga: Masuk Daftar Calon Panglima TNI, Berikut Profil Jenderal Andika Perkasa
Pasalnya, menurut Refly Harun, dengan melihat kondisi usia dan masa pensiun, Yudo Margono lebih ideal untuk ditunjuk sebagai panglima TNI.