Jokowi Restui Gunakan APBN untuk Biayai Proyek Kereta Cepat, Yan Harahap: Janji Dia Ingkari, Rakyat Gigit Jari

- 3 November 2021, 17:56 WIB
Foto presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah melakukan tinjauan ke lokasi proyek pembangunan proyek cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Foto presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah melakukan tinjauan ke lokasi proyek pembangunan proyek cepat Jakarta-Bandung (KCJB). /BPMI Setpres / Lukas/

Sementara, seperti dikutip dari Antara, pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu mendapatkan jaminan pendanaan.

Adapun jaminan pendanaan proyek kereta cepat itu diperoleh dari PMN (Penyertaan Modal Negara) dan China Development Bank (CBD).

Baca Juga: Menko Marves Luhut Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR, Yan Harahap: Penguasa Merangkap Pengusaha

Kebijakan itu diambil pemerintah guna mempercepat penyelesaian proyek kereta cepat yang sebelumnya sempat mangkrak akibat pandemi Covid-19.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, pada Senin, 1 November 2021.

"Masuknya investasi pemerintah melalui PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemimpin konsorsium (leading consortium) kereta cepat Jakarta-Bandung bisa mempercepat penyelesaian pengerjaan proyek setelah sempat tersendat akibat pandemi Covid-19," ujar Dwiyana Slamet Riyadi.

Dwiyana mengatakan konsorsium Indonesia mengantongi 60 persen saham atas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Sedangkan, sisa 40 persen dimiliki konsorsium China.

Baca Juga: Unggah Video Jokowi di Osaka Summit 2019, Roy Suryo: Sudah Jelas-jelas Begini Masih Ngeyel

Kendati demkian, pendanaan dari konsorsium Indonesia itu berkisar 15 persen dari proyek kereta cepat. Dan 85 persen dibiayai oleh ekuitas dan pinjaman pihak China tanpa adanya jaminan dari Pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 3,4 triliun untuk membayar base equity capital atau kewajiban modal dasar konsorsium.

Halaman:

Editor: Tining Syamsuriah


Tags

Terkait

Terkini

x