Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) diwarnai kecurangan yang menghebohkan publik.
Kecurangan dalam seleksi CPNS itu terjadi pada seleksi yang melibatkan server dengan sistem Remote Access. Bahkan, kecurangan itu disebut-sebut terjadi secara sistematis yang melibatkan pejabat di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Munculnya kabar mengenai adanya kecurangan dalam seleksi CPNS ditanggapi oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Baca Juga: Curangi Seleksi ASN dengan Modus Remote Access, Mardani Ali Sera: Bencana, Merusak Sistem yang Dibangun
Puan Maharani menilai adanya indikasi kecurangan dalam seleksi CPNS harus diusut secara tuntas.
Menurutnya, kecurangan tersebut dapat merugikan para peserta seleksi lainnya dan pelayanan publik di Indonesia.
Hal itu disampaikan Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu, 3 November 2021.
Baca Juga: Trending BKN Sarang Maling, Ungkap Kecurangan Seleksi CASN 2021 dengan Remote Access
"Kecurangan dalam seleksi CPNS harus diusut tuntas karena tidak hanya merugikan peserta lain, tapi pada akhirnya merugikan pelayanan publik," kata Puan, dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara, Rabu, 3 November 2021.
Ketua DPP PDIP itu mengatakan, pelayanan publik ke depan akan menjadi buruk bila aparatur sipil negara (ASN) yang lolos seleksi merupakan orang yang tidak cakap dan berintegritas.
Oleh karena itu, dia menegaskan agar peserta yang melakukan kecurangan tidak diberi cerah untuk lolos menjadi ASN.
Baca Juga: Metal Detector Berbunyi, Peserta Tes CPNS Ini Ketahuan Sembunyikan HP di Balik Bra
"Kita tidak ingin pelayanan publik menjadi buruk dengan adanya ASN yang lolos tes CPNS dari hasil 'cheating'. Peserta yang 'cheating' jangan sampai lolos," ujarnya.
Lebih lanjut, putri dari Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri itu meminta agar BKN melakukan investigasi secara holistik terhadap kasus kecurangan seleksi CPNS.
Dia juga mengharapkan pemerintah dapat memberikan jaminan transparansi dalam seleksi CPNS yang digelar kepada masyarakat.
"Harus ada perbaikan agar kepercayaan masyarakat terhadap seleksi aparatur negara yang jujur dan transparan kembali pulih," pungkasnya.***
