Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Ancaman di Laut Natuna Utara kian genting usai dilaporkan adanya aktivitas dari kapal perang China oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI pada Senin, 13 September 2021.
Menanggapi ancaman kapal perang China di Laut Natuna Utara, Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah untuk serius dalam menangani pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh negara Tirai Bambu itu.
Menurut Puan Maharani, pemerintah tidak boleh diam membiarkan negara lain, khususnya China, terus-menerus mengganggu wilayah kedaulatan Indonesia.
Baca Juga: Kapal Perang China Terobos Laut Natuna, Nelayan Takut Melaut, Said Didu Seret Prabowo: Apa Terus Diam Saja?
"Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah NKRI tanpa izin. Indonesia harus mampu menjaga menjaga kedaulatan, karena ini menyangkut harga diri bangsa," kata Puan, dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara, Jumat, 17 September 2021.
Untuk diketahui, kapal milik China dikabarkan mondar-mandir di wilayah perairan Indonesia, mulai dari kapal 'coast guard' hingga kapal perang.
Puan mengungkapkan kapal China yang memasuki Laut Natuna tidak hanya terjadi kali ini saja, melainkan sudah beberapa kali terjadi.
Baca Juga: Commitment Fee Formula E Jakarta Sampai Rp2,4 Triliun, Ferdinand Hutahaean: KPK dan PPATK Kerja yang Benar!
Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah segera menyatakan sikap kepada China untuk tidak mengganggu wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
"Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah terjun langsung ke perairan Natuna sebagai sinyal kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu. Langkah tersebut kita apresiasi, pemerintah perlu menyampaikan kembali nota protes kepada China," ungkapnya.
Selain itu, Ketua DPP PDIP itu juga meminta pemerintah untuk mempertanyakan maksud dari China mengirimkan kapal perangnya ke Laut Natuna Utara.
Baca Juga: Sindir Jokowi Terkait Sikap KSP Moeldoko, Cipta Panca: Presiden Diam Aja Melihat Kelakuan Anak Buahnya
Pasalnya, Puan menuturkan dengan adanya kapal perang China di Laut Natuna Utara, para nelayan lokal takut untuk pergi melaut.
"Apalagi akibat China mengirimkan kapal perang ke perairan Natuna, masyarakat nelayan kita jadi takut melaut. Maka harus ada upaya tegas untuk mengusir kapal-kapal China dari wilayah Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, Puan mengatakan pemerintah harus berkomitmen untuk mengevaluasi pertanahan di Laut Natuna.
Pasalnya, dia mengungkapkan akibat terjadinya konflik Laut China Selatan selalu Laut Natuna yang mendapatkan masalah.
Baca Juga: Kapal Berbendera China dan AS Masuki Kepulauan Natuna, TNI AL Tingkatkan Patroli
"Diperlukan perbaikan pertahanan negara di wilayah perairan Natuna yang terus bermasalah buntut konflik Laut China Selatan," pungkasnya.***
