Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Ditunjuknya Yusril Ihza Mahendra sebagai Kuasa hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko mengundang komentar banyak pihak. Salah satunya adalah mantan wakil DPR RI, Fahri Hamzah.
Melalui cuitan pada akun Twitter pribadinya, Fahri Hamzah mengaku pernah menjadi korban AD/ART partai politik yang tercipta akibat Undang-Undang tentang Partai Politik yang menurutnya cacat atau kurang sempurna.
Karena itu, Fahri Hamzah bisa mengerti sikap Yusril Ihza Mahendra dampingi kubu Moeldoko untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung agar dilakukannya uji formil dan materil terhadap AD/ART Partai Demokrat versi kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca Juga: Yusril Bantu Moeldoko Gugat AD/ART Demokrat, Cipta Panca Laksana Sindir Jokowi: Krisis Moral Politik
Menurut Fahri Hamzah, Demokrat harus sadar perlunya demokratisasi partai politik.
"Saya pernah jadi korban AD/ART parpol produk UU parpol yang ada cacat di dalamnya. Setidaknya kurang sempurna. Maka saya bisa mengerti bahwa prof.
@Yusrilihza_Mhd melakukan gugatan. Partai politik memang harus sadar perlunya #DemokratisasiParpol. Kita tidak punya pilihan.!" tulis Fahri Hamzah, dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter @Fahrihamzah pada Jumat, 24 September 2021.
Lebih lanjut, Politisi Partai Gelora Indonesia itu menilai, apabila demokratisasi partai politik dinilai tidak penting, maka demokrasi akan dibiarkan hancur berkeping-keping.
"Kalau partai politik menganggap #DemokratisasiParpol tidak penting maka secara sistemik kita akan membiarkan demokrasi kita hancur berkeping," ujarnya.
