Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong kepada Presiden Joko Widodo atau yang biasa disapa Jokowi untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penghapusan presidential threshold.
Namun, mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean nampak tidak setuju dengan permintaan dari Syarief Hasan tersebut yang dinilainya syarat terbitnya Perppu salah satunya adalah karena adanya kekosongan hukum serta situasi yang mendesak.
"Syarat terbitnya Perpu itu salah satunya krn kekosongan hukum dan situasi mendesak," ujar Ferdinand dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter @FerdinandHaean3 pada Selasa, 21 September 2021.
Baca Juga: Rumah Ketum Partai Demokrat AHY Dikabarkan Digeledah KPK, Bukti Baru Ditemukan? Cek Faktanya
Kemudian menurut Ferdinand syarat tersebut dianggap tidak terpenuhi kecuali timbul dari kepentingan politik dari sebuah internal partai.
"Syarat ini tidak terpenuhi sama sekali kecuali krn alasan kepentingan politik internal Partai," lanjutnya.
Selain itu, Ferdinand juga menyarankan kepada Partai Demokrat untuk membawa ide tersebut ke dalam rapat DPR bukan malah menjebak presiden.
Baca Juga: Dilaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya, Ferdinand Hutahaean: Mantap!
"Sebaiknya PD membawa ide penghapusan Presiden Treshold ini di rapat DPR, bkn menjebak Presiden," ujarnya.
