Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Wacana masa jabatan Presiden tiga periode tengah berkembang seperti. Untuk mewujudkannya, perlu melakukan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkilfi Hasan termasuk salah satu tokoh politik yang mengomentari wacana amandemen.
Menurut Zulkifli Hasan, amandemen UUD 1945 sudah berusia 23 tahun dan perlu dievaluasi.
Baca Juga: Isu Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Benny K Harman: Tolak Jika untuk Kawal Proyek Pemindahan Ibu Kota
PAN sendiri telah menyatakan sikap bergabung dengan parpol koalisi pendukung Presiden Jokowi.
Merespons Zulkifli, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera membenarkan, evaluasi sangat penting dilakukan dan amandemen juga bukan sesuatu yang haram.
"Memang evaluasi harus selalu dilakukan, dan amandemen juga bukan sesuatu yang haram,” tulisnya, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera pada Kamis, 2 September 2021.
Baca Juga: Wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Eks Ketua MK: Memang Perlu Evaluasi Menyeluruh
Namun, Mardani mengingatkan, di tengah berkembangnya isu tiga periode dan jomplangnya jumlah koalisi dan oposisi, ditambah situasi pandemi, tidak memungkinkan dilakukan pembahasan amandemen secara optimal.
Karena itu, Mardani mengingatkan agar semua pihak fokus mengatasi pandemi Corona.
“Tapi dalam kondisi isu tiga periode sudah berkembang serta perimbangan koalisi dan oposisi yang jomplang ide amandemen amat bahaya,” cuitnya di Twitter.
Dalam cuitanya, Mardani Ali Sera menyebut ada setidaknya dua syarat untuk amandemen, yaitu elit politiknya tidak berpikir kepentingan pribadi dan rakyat yang pemikirannya sudah cerdas.
"Diskursus yang berkualitas pun tidak terjadi. Ada dua syarat setidaknya cara untuk amandemen. Elitnya bijak dan tidak berpikir untuk kelompok, apalagi kepentingan pribadi. Lalu rakyatnya cerdas dan untuk ini perlu waktu yang panjang," tulis Mardani Ali.
Bila dipaksakan, Mardani Ali merasa konsultasi dan diskursus publik tidak akan berjalan baik seperti yang terjadi pada revisi UU KPK dan Omnibus Law. ***
