SEPUTARTANGSEL.COM – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu ikut angkat suara terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 yang saat ini tengah diajukan kepada DPR RI.
Menurut Said Didu, isi RAPBN 2022 cenderung kepada pelanggengan kekuasaan. Sandaran dana pemasukannya juga tetap utang luar negeri.
Said Didu menilai hal tersebut berdasarkan pos-pos anggaran yang diajukan pemerintah, kemudian dibandingkan dengan APBN 2021 yang sudah berjalan lebih dari satu semester.
“Dua masalah bangsa adalah ekonomi dan pandemi. Namun RAPBN 2022 fokus kepada pelanggengan kekuasaan,” ungkap Said Didu, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube MSD pada Kamis, 19 Agustus 2021.
Dalam penjelasannya, Said Didu mengukur antara lain rencana pemasukan dan pengeluaran. Ketidakseimbangan keduanya, membuat Indonesia harus berutang.
"Pada akhir tahun 2021 utang diperkirakan Rp7.200 triliun. Pada tahun 2022 diperkirakan menjadi sekitar Rp8.100 triliun dan terus bertambah. Jika Presiden mengakhiri jabatan tahun 2024, diperkirakan utang mencapai Rp10.000 triliun. Itu berarti naik 4 kali lipat dibanding akhir masa jabatan SBY yang utangnya Rp2.600 triliun," paparnya.
Said Didu pun menyoroti alokasi anggaran dan mengungkap fakta menarik.