Network
Namun menurut Faisal, hasil dari perubahan istilah tersebut tidak membawa hasil yang berbeda pada kondisi penanganan Covid-19 di Indonesia.
"Terus saja melakukan hal yg serupa berulang-ulang mendambakan hasil yang berbeda," ucapnya.
Ekonom sekaligus Politikus itu juga menyindir pemerintah yang tidak pernah jera melakukan pergantian istilah itu berulang kali.
"Kok tak kapok-kapok obral istilah?" sindirnya.
Sebagai informasi, Jokowi menyatakan pemerintah akan melakukan relaksasi penerapan PPKM Darurat secara bertahap mulai tanggal 26 Juli 2021 jika tren kasus positif Covid-19 di Indonesia terus mengalami penurunan.
Namun, jika pada tanggal yang sudah ditentukan tidak mengalami penurunan, kemungkinan relaksasi PPKM Darurat tidak akan dilakukan.
Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak perpanjangan PPKM Darurat sebesar Rp55,21 triliun.
Adapun bentuk perlindungan sosial tersebut berupa bansos tunai (BST), BLT Desa, bantuan sembako, bantuan kuota internet, subsidi listrik, dan dana insentif untuk usaha mikro.***
