Network
"Secara substansi, ada beberapa alasan kenapa vaksinasi berbayar ini harus ditolak. Pertama, kebijakan ini menambah inkonsistensi kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19," kata Fadli
Bahkan, inkonsistensi kebijakan yang pemerintah lakukan, Fadli nilai dapat menggerus kepercayaan rakyat terhadap situasi pandemi itu sendiri.
"Inkonsistensi kebijakan ini berbahaya, karena bisa menggerus kepercayaan rakyat. bukan hanya kepada pemerintahan, tapi kepada situasi pandemi itu sendiri," sebut Fadli.
Baca Juga: Antusias Tinggi, Antrean Vaksin di Yogyakarta Sejak Dini Hari Demi Dapat Jatah Kuota
Fadli mengungkapkan, vaksin yang diimport pemerintah adalah uang dari rakyat Indonesia.
"Vaksin itu hanya bisa diimport pemerintah, pihak swasta hingga saat ini belum diperbolehkan import, maka otomatis pemebelian vaksin ini menggunakan anggaran publik atau APBN," kata Fadli lagi.
Fadli menambahkan, vaksin berbayar ini dapat memibulkan ketidakadilan di tengah masyarakat dan mencederai rasa kemanusiaan.
"Mereka yang punya uang dipastikan segera memperoleh vaksin, sementara golongan yang tidak mampu hanya bisa menunggu entah kapan vaksinasi gratis pemerintah menjangkau mereka," ungkapnya.
Baca Juga: Vaksin Gotong Royong Individu di Kimia Farma Diundur, Juknis dari Kemenkes Belum Final
"Jadi, masyarakat pantas menolak kebijakan yang tak etis dan tidak bermoral tersebut, kebijakan itu bukan hanya harus ditunda, tapi juga dicabut," pungkasnya.
