SEPUTARTANGSEL.COM - Fadli Zon meminta pemerintah mencabut kebijakan vaksinasi berbayar.
Menurut Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini, BUMN bukan alat untuk mendapatkan keuntungan ditengah penderitaan rakyat saat pandemi Covid-19.
Apalagi, rendahnya laju vaksinasi dalam empat bulan terakhir, harus direspons pemerintah dengan memperbaiki strategi karena jauh di bawah target.
Demikian yang dituliskan Fadli Zon di akun Twitternya @fadlizon, Kamis 15 Juli 2021, sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com.
"Ingat, BUMN adalah alat negara untuk mengintervensi pasar, mengontrol kegagalan pasar (market failure) dan mengcounter ketidakadilan pasar, bukan alat untuk mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat," urai Fadli.
Fadli menambahkan, rendahnya laju vaksinasi dalam empat bulan terakhir, yang selalu jauh di bawah target 1 juta dosis per hari, tidak boleh diselesaikan dengan menyerahkan kepada mekanisme pasar.
Baca Juga: Moeldoko Sebut Vaksin Berbayar Keinginan Rakyat, Sulfikar Amir Beri Julukan: The King of False Claim
Selain prilaku BUMN harus berbeda dengan pelaku pasar lainnya, Fadli Zon seraya menolak vaksinasi berbayar juga mengurai daftar kebohongan pemerintah.