Vaksinasi Berbayar Harus Ditolak, Fadli Zon: BUMN Bukan Alat Mengambil Untung dari Derita Rakyat

- 16 Juli 2021, 11:42 WIB
Petugas medis memeriksa alat pendingin vaksin COVID-19 di Ruang menyimpanan vaksin, puskesmas Cipanas, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (1/12/2020). Sejumlah puskesmas di Garut telah menyiapkan alat pendingin vaksin COVID-19 untuk jenis vaksin sinovac dan sinopharm yang akan didistribusikan pada awal tahun 2021 mendatang.
Petugas medis memeriksa alat pendingin vaksin COVID-19 di Ruang menyimpanan vaksin, puskesmas Cipanas, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (1/12/2020). Sejumlah puskesmas di Garut telah menyiapkan alat pendingin vaksin COVID-19 untuk jenis vaksin sinovac dan sinopharm yang akan didistribusikan pada awal tahun 2021 mendatang. /Foto: ANTARA FOTO/Candra Yanuarsyah/agr/hp./

SEPUTARTANGSEL.COM - Fadli Zon meminta pemerintah mencabut kebijakan vaksinasi berbayar.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini, BUMN bukan alat untuk mendapatkan keuntungan ditengah penderitaan rakyat saat pandemi Covid-19.

Apalagi, rendahnya laju vaksinasi dalam empat bulan terakhir, harus direspons pemerintah dengan memperbaiki strategi karena jauh di bawah target.

Baca Juga: China Dikabarkan Akan Menghabisi Indonesia Melalui Vaksin dan Dibongkar Menkes Budi Gunadi, Cek Faktanya

Demikian yang dituliskan Fadli Zon di akun Twitternya @fadlizon, Kamis 15 Juli 2021, sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com.

"Ingat, BUMN adalah alat negara untuk mengintervensi pasar, mengontrol kegagalan pasar (market failure) dan mengcounter ketidakadilan pasar, bukan alat untuk mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat," urai Fadli.

Fadli menambahkan, rendahnya laju vaksinasi dalam empat bulan terakhir, yang selalu jauh di bawah target 1 juta dosis per hari, tidak boleh diselesaikan dengan menyerahkan kepada mekanisme pasar.

Baca Juga: Moeldoko Sebut Vaksin Berbayar Keinginan Rakyat, Sulfikar Amir Beri Julukan: The King of False Claim

Selain prilaku BUMN harus berbeda dengan pelaku pasar lainnya, Fadli Zon seraya menolak vaksinasi berbayar juga mengurai daftar kebohongan pemerintah.

Halaman:

Editor: Sugih Hartanto


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x