Network
Selain Gus Umar Hasibuan, Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai bahwa pengenaan pajak pada sembako di tengah pandemi Covid-19 tidak tepat.
Baca Juga: Harga Rumah Turun Efek PPN Nol Persen Mulai 1 Maret, Begini Syaratnya
Jansen Sitindaon justru menyarankan agar pemerintah menunda sejumlah proyek mercusuar agar anggaran dapat tetap terkendali.
Jansen Sitindaon menegaskan bahwa Partai Demokrat menolak keputusan pengenaan PPN pada sembako ini,
"Ditengah pandemi gini, punya niat saja dipikiran ingin majaki sembako dll sudah salah & tdk tepat. Apalagi jika benar dijalankan. Proyek2 mercusuar itu saja tahan dulu bos, agar budget pemerintah terkendali & rasional. Jgn demi beton, periuk rakyat dipajaki. Demokrat menolak ini," ujar Jansen Sitindaon melalui akun Twitter @jansen_jsp.
Baca Juga: Nekat Timbun Sembako Ramadhan dan Idul Fitri, Diancam Denda Hingga Rp50 Miliar
Kemudian, mantan Sekretaris BUMN Said Didu melalui akun Twitter @msaid_didu menyoroti rencana pemberian PPN pada sembako ini sebagai kebijakan yang akan memberatkan petani.
"Petani nanam padi di sawah sendiri sdh bayar pajak, beli sarana produksi bayar pajak, hasilkan dan jual beras bayar pajak, hasil jual beras beli lauk, bensin, baju, bayar sekolah, dll bayar pajak lagi.
Yang tersisa di petani hanya keringat dan warna kulit hitam kelam," pungkasnya.***
