Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sepakat dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya kesempatan bagi 75 pegawai KPK yang tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron dalam keterangannya pada Senin, 17 Mei 2021.
Menurut Nurul Ghufron, dengan adanya Jokowi yang buka suara atas polemik tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah masukan yang baik untuk mengevaluasi secara keseluruhan di lembaga antirasuah tersebut.
Baca Juga: Israel Murka, Tuding Super Model Bella Hadid Promosi Penghapusan Negara Yahudi
"Kami sepakat akan menjadikan hasil TWK sebagai masukan untuk langkah perbaikan lembaga dan individu KPK," kata Ghufron, seperti dikutip Seputartangsel.com dari PMJ News pada Selasa, 18 Mei 2021.
KPK juga menerima dengan baik dengan pesan Jokowi yang sependapat dengan adanya pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Kami mengapresiasi Presiden terhadap pemberantasan korupsi pernyataan KPK harus memiliki SDM yang memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pemberantasan korupsi," kata Ghufron.
Baca Juga: Adanya Kasus Covid-19 oleh Pemudik, Pemprov DKI Jakarta Kembali Perpanjang PPKM Mikro
Putusan MK tersebut berisikan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.
