Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Operasi penegakan hukum yang dilakukan tentara dan polisi terhadap kelompok bersenjata (KKB) yang sekarang dicap sebagai kelompok teroris diminta agar benar-benar menghormati prinsip-prinsip HAM.
Hal ini disampaikan perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandei.
Dia mengatakan,"Jangan sampai operasi-operasi ini justru nantinya menimbulkan problem-problem HAM yang baru di tengah masyarakat. Kami minta kedepankan pendekatan penegakan hukum, bukan pendekatan operasi.”
Baca Juga: Kapolda Papua: Enam KKB Aktif Lakukan Gangguan, Penanganan Mengedepankan Pendekatan Kesejahteraan
Frits Ramandei bersama sejumlah tokoh Papua pada Jumat, 7 Mei 2021, menemui Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke Timika.
Mereka memberikan banyak masukan kepada berkaitan keputusan pemerintah Indonesia menetapkan kelompok bersenjata sebagai kelompok teroris.
Salah satu yang dikhawatirkan adalah operasi terhadap kelompok bersenjata bisa menyasar warga sipil lain.
Baca Juga: Mahasiswa Papua Diamankan Karena Ikut Peringati Hari Buruh
"Kami minta kepada panglima TNI dan kepala Polri agar menata kembali pola komunikasi di antara satuan-satuan yang ditugaskan pascapenetapan kelompok ini menjadi kelompok teroris. Di antara satuan yang ada, baik itu Kogabwilhan III, Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua, harus ada pola komunikasi yang terbangun agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam kegiatan operasi mereka," kata Ramandei di Timika pada Minggu, 9 Mei 2021.
