Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid II kian santer dibicarakan oleh berbagai kalangan.
Nama-nama menteri yang dianggap layak untuk direshuffle sudah mengemuka di hadapan publik.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengatakan bahwa menteri yang akan direshuffle berinisial M.
Dalam kabinet Jokowi periode kedua setidaknya ada empat menteri yang berinisial M. Diantaranya adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan KSP Moeldoko.
Pakar hukum tata negara Refly Harun mempertanyakan perihal nama-nama tersebut, mengapa politisi PKB yang membocorkan inisial tersebut?
Menurut Refly Harun, jika PKB yang menyampaikan inisial menteri yang akan direshuffle itu, berarti akan menyasar Mahfud MD.
Baca Juga: Alhamdulillah, Data Pengungsi Korban Bencana NTT Tinggal 4.182 Orang Dari 7.825 KK
Akan tetapi, Refly Harun menilai bahwa Mahfud MD tidak akan direshuffle dari kabinet karena Mahfud MD merupakan tameng dalam masalah hukum yang menimpa pemerintahan Jokowi.
"Kenapa PKB yang menyampaikannya ya, kalau PKB yang menyampaikannya, maka PKB pasti mau menyasar kepada Mahfud MD. Tapi akankah mungkin Mahfud MD diganti?" kata Refly Harun dikutip dari channel YouTube miliknya pada Jumat, 16 April 2021.
"Rasanya tidak ya karena Mahfud MD bisa dikatakan sebagai... apa istilahnya ya tameng, perisai masalah-malasah hukum di pemerintahan Presiden Jokowi," imbuhnya.
Mahfud MD menurut Refly Harun, merupakan sosok yang pandai bersilat lidah, pandai berdebat, dan pandai beradu logika.
"Jadi Mahfud MD tidak hanya pandai apa, konsep hukum tapi juga pandai bersilat lidah, pandai berdebat, pandai adu logika sehingga apapun ada jawabannya," tuturnya.
"Jadi masalah yang paling pelik sekalipun di tangan Mahfud MD iya bisa tetap ada jawabannya. Kendati misalnya posisi negara atau posisi pemerintah terpojok sekalipun," ungkapnya.
Refly Harun mengatakan bahwa sangat rugi jika Jokowi mendepak Mahfud MD dari jajaran Kabinet Indonesia Maju.
"Jadi rugi kalau seandainya Presiden Jokowi mau menghilangkan Mahfud MD karena Mahfud MD juga punya pegangan di civil socity terutama di kalangan akademisi atau perguruan tinggi," katanya.***
