Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merasa lega atas ditolaknya hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Pasalnya, menurut AHY penolakan oleh pemerintah terhadap KLB merupakan babak yang sangat menentukan untuk ke depannya.
"Paling tidak babak yang sangat menentukan sudah kita lewati. Itulah yang saya katakan kemarin, kami lega," kata AHY dalam acara Satu Meja "Langkah Politik Agus Harimurti Yudhoyono" yang disiarkan KOMPASTV pada Rabu 7 April 2021.
Baca Juga: Perpanjang SIM Online, Segini Biaya Resminya
Baca Juga: Waduh, Jumlah Kasus Corona Varian B 177 di Indonesia Meningkat, Begini Kata Jubir Satgas Covid-19
"Juga merupakan sebuah berita baik, bukan hanya untuk Partai Demokrat karena kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi kami tetap diakui oleh pemerintah," sambungnya.
Selain itu, lanjut AHY bahwa dengan ditolaknya hasil KLB Partai Demokrat tersebut menandakan bahwa masyarakat masih bisa berharap akan mendapat tempat yang baik bagi siapa yang berada di posisi benar.
"Artinya kita masih bisa berharap di negeri ini bahwa siapa yang benar, siapa yang duduk pada konstitusi yang kokoh, maka dia juga bisa mendapatkan tempat yang baik," tuturnya.
Baca Juga: Asik, Mulai 12 April Perpanjang SIM Bisa Pakai Aplikasi SINAR Begini Caranya
Baca Juga: Hubungan China dan Uni Eropa Renggang, Presiden Xi Jinping Ajak Jerman Bekerja Sama
AHY melihat sejak awal bahwa Kepala Staf Presiden (KSP) dan beberapa mantan kader Partai Demokrat memang berinisiatif melakukan konspirasi dan mengkudeta kepemimpinan AHY di Demokrat.
"Saya melihat sejak awal ini adalah sebuah inisiatif yang dilakukan kolaborasi antara pak KSP Moeldoko dan segelintir kader dan mantan kader Partai Demokrat," ucapnya.
"Jadi duduk perkaranya adalah berkonspirasi dan bersatunya mereka untuk pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah," imbuhnya.
Baca Juga: Polda Metro Gelar Operasi Keselamatan Jaya untuk Sosialisasikan Larangan Mudik
Perihal keterlibatan pemerintah yang disebut mendukung aksi Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat, AHY mengaku tidak melihat keterkaitan pemerintah.
Menurut AHY, pihak Moeldoko yang kerapkali mencatut nama pemerintah seperti Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat yang lainnya dalam aksi kudeta tersebut.
"Saya tidak melihat ada keterkaitan apalagi dukungan dari pihak-pihak tertentu apalagi itu pejabat pemerintah," paparnya.
Baca Juga: Polda Metro Gelar Operasi Keselamatan Jaya untuk Sosialisasikan Larangan Mudik
Bahkan AHY mengaku bahwa pihaknya mengirim surat meminta klarifikasi kepada pihak Moeldoko terkait pencatutan tersebut, AHY meminta agar pejabat pemerintah khususnya Jokowi tidak dicatut begitu saja.
"Itulah kami mengirimkan surat baik-baik memohon klarifikasi dan tentunya ingin melindungi, jangan sampai pemimpin kita dicatut namanya begitu saja," ucapnya.***
