Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menyelidiki kasus suap puluhan miliar rupiah yang diduga melibatkan pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, penyidik KPK sedang memproses kasus dugaan suap ini dengan mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangkanya.
Modusnya yaitu pengurusan pajak sebuah perusahaan agar pajak perusahaan yang dimaksud bernilai rendah.
KPK telah melakukan penggeledahan dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk memeriksa perusahaan yang diduga menyuap pemeriksa pajak.
Baca Juga: Sebanyak 100 Alat Deteksi Gempa dan Tsunami, Kemenhub Targetkan Terpasang Tahun ini
Baca Juga: Pramusim Piala Menpora Tetap Dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan Ketat
Seperti dikutip SeputarTangsel,com dari laman resmi DPR RI pada Kamis, 4 Maret 2021 anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyerukan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani membersihkan Ditjen Pajak dari oknum-oknum yang memanipulasi pajak.
“Proses hukum tetap dilakukan oleh KPK. Namun, Menteri Keuangan memiliki tanggung jawab menempatkan birokrasi yang bersih di Ditjen Pajak. Ini sungguh ironi. Negara sedang kekurangan dana untuk penanganan pandemic Covid-19, namun ada oknum di Ditjen Pajak yang menyalahgunakan wewenangnya untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok,” tuturnya.
Perlu diketahui bahwa, APBN 2020 dan APBN 2021 mengalami defisit sebesar 1000 triliun rupiah yang merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto.
“Dalam sepuluh tahun terakhir, rasio pajak mengalami penurunan. Pada 2010 masih di level 12,9 persen. Namun, pada 2018 turun menjadi 11,4 persen. Tahun 2019 turun kembali menjadi 10,73 persen. Sementara pada 2020 diproyeksikan hanya 7,9 persen dan di 2021 sebesar 8,18 persen,” papar Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.
Baca Juga: Sri Mulyani: Pejabat Penerima Suap di Ditjen Pajak Sudah Dibebastugaskan
Baca Juga: Varian Baru Mutasi Covid-19 Masuk ke Indonesia, Azis Syamsuddin Kritik Lemahnya Pengawasan Bandara
Menurut Heri, perlu ada reformasi birokrasi di Kemenkeu dan harus dibarengi dengan pertanggungjawaban pimpinannya untuk menekan tindakan korupsi. Apabila seorang pegawai melakukan korupsi, pimpinannya harus dicopot.
“Ingat, ini bukan kasus baru. Dugaan suap di Kemenkeu ini menunjukan bahwa kementerian tersebut harus meningkatkan lagi pengawasan terhadap pegawainya.” Pungkasnya.***
