Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo akhirnya membuka suara perihal kasus-kasus kekerasan yang disinyalir melanggar hukum.
Jokowi kembali menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga berbagai aturan hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi peristiwa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini, diantaranya aksi kekerasan yang menewaskan empat orang warga Sigi dan bentrokan polisi dengan 6 orang anggota Front Pembela Islam (FPI).
Jokowi menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut secara adil. Karena itu mekanisme hukum harus dijalankan oelh semua pihak.
Baca Juga: Besok Terakhir, Buruan Login www.prakerja.go.id Agar Dapat Insentif Rp2,4 Juta dari Kartu Prakerja
Baca Juga: Sinopsis Mahabharata Episode 82, Tayang di ANTV Hari Ini, Senin 14 Desember 2020
"Saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya," kata Jokowi di sela kegiatan bersepeda melalui video di akun YouTube Sektretariat Presiden, Minggu 13 Desember 2020.
Berdasarkan hal itu, ia menyatakan, masyarakat tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat dan membahayakan bangsa serta negara.
"Aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikit pun dalam melakukan penegakan hukum," sambungnya.
Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, ia mengingatkan aparat penegak hukum harus tetap mengikuti aturan hukum dan berusaha melindungi hak asasi manusia yang mengutamakan kewenangan secara wajar dan terukur.
Baca Juga: Kasus Megamendung, Polda Jabar Periksa Habib Rizieq Shihab di Rutan
Baca Juga: Ikatan Cinta Sukses Tuai Antusiasme Penonton, Berikut Profil Arya Saloka Pemeran Aldebaran
"Jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum," kata Jokowi.
Ia menyatakan, mekanisme hukum telah mengatur sejumlah prosedur hingga proses peradilan dengan keputusannya yang harus dihargai.
Apabila memerlukan keterlibatan lembaga independen, maka Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di mana masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya.
"Kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia," ucap dia.
Beberapa peristiwa kekerasan terjadi dalam 2 minggu terakhir yang membuat masyarakat khususnya merasa prihatin dengan kejadian tersebut. Diantaranya empat orang tewas mengenaskan akibat aksi teror di Desa Lembontongoa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah pada Jumat 27 November lalu.
Baca Juga: BST dari Kemensos Rp300 Ribu, Login dtks.kemensos.go.id untuk Cek Penerima, Begini Caranya
Baca Juga: Aksi Simpatik Untuk Habib Rizieq di Polres Ciamis Salah Alamat, Begini Kata Kapolres
Polisi menduga kelompok jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso pimpinan Ali Kalora sebagai pelaku.
Selain peristiwa itu, pada Senin 7 Desember dini hari, terjadi bentrok antara Laskar FPI dengan aparat kepolisian di Tol Cikampek yang mengakibatkan 6 anggota FPI tersebut tewas.
Pada peristiwa ini, 6 orang Laskar FPI yang mengawal Imam Besar FPI Rizieq Shihab, tewas ditembak usai diduga menyerang polisi terlebih dulu. Kasus ini pun tengah diusut Komnas HAM untuk menemui fakta yang terang benderang.***
