SEPUTARTANGSEL.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan dan imbauan untuk memboikot produk Prancis kepada Pemerintah Indonesia.
Hal ini, merupakan buntut dari sikap dan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengenai penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan membiarkan Charlie Hebdo menerbitkan kartun Nabi Muhammad.
MUI memberikan imbauan boikot terhadap produk Prancis karena Macron dinilai tidak menghiraukan peringatan dari umat Islam se dunia.
Baca Juga: Presiden Jokowi Mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron
Baca Juga: Mantan Menkes Siti Fadilah Supari Bebas, Ini Proses Kasus Korupsi yang Menjeratnya
Selain imbauan boikot, MUI juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk memulangkan duta besar Indonesia untuk Prancis.
Bahkan, MUI juga mendesak Mahkamah Uni Eropa untuk mengambil tindakan tegas dan memberikan hukuman kepada Prancis atas sikap Presiden Emmanuel Macron.
MUI mengeluarkan imbauan ini dengan diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) Islam, antara lain, Ikatan Ulama Asia Tenggara dan Wahdah Islamiyah, ormas Islam yang diketuai K.H. Zaitun Rasmin.
Artikel ini telah tayang di Mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com dengan judul: MUI Keluarkan Seruan Baikot Produk Prancis Diikuti Ikana Ulama Asia Tenggara dan Wahdah Islamiyah
Baca Juga: Cristiano Ronaldo Negatif Covid-19
Wahdah Islamiyah lebih Tegas lagi, menuntut pemerintah mengusir duta besar Prancis dari Indonesia.
Dikutip mantrasukabumi.com dari hajinews.id, seberapa efektif seruan MUI?, hal itu tergantung pada beberapa unsur.
Pertama, akan sangat bergantung seberapa gencar MUI menyuarakan seruan itu. Jika setiap ulama di MUI terus menerus bicara ke media, membuat tulisan, meme dan semacamnya, maka seruan akan berdengung.
Baca Juga: BPOM Pastikan Hati-hati Dalam Pengadaan Vaksin Covid-19
Baca Juga: Mantan Menkes Siti Fadilah Supari Bebas Hari Ini
Tapi, jika MUI hanya membuat surat pernyataan, setelah itu diam, maka suara MUI hanya akan terdengar lirih dan sayup-sayup.
Sekali ditiup isu lain, lenyap seketika. Soal sosialisasi, MUI memang sangat lemah. Mungkin karena MUI gak punya relawan buzzer seperti FPI. Juga gak punya buzzer komersial seperti istana.
Kedua, Bergantung kemampuan MUI melakukan konsolidasi dan mendorong ormas, para tokoh, hingga pejabat negara untuk mendengungkan seruan boikotnya. Untuk ini, MUI perlu secara masif melakukan lobi dan konsolidasi keluar.
Baca Juga: Mulai 1 November 2020, BPJS Kesehatan akan Nonaktifkan Kepesertaan, Ada Apa?
Baca Juga: Banjir Meluas di Kabupaten Cilacap, 7.949 Warga Terdampak
Umumnya, para ulama di MUI sudah sangat sibuk dengan tugas dan kepentingan organisasinya masing-masing, sehingga konsolidasi keluar atas nama MUI seringkali lemah.
Ketiga, akan jauh lebih berdengung seruan boikot itu jika MUI memimpin langsung “masirah kubra”. Kerahkan demo besar-besaran dan mendesak presiden untuk mengambil sikap tegas.
Mulai dari membuat pernyataan, memulangkan duta besar RI untuk Prancis, mengusir duta besar Prancis dari Indonesia, hingga boikot produk-produknya. Tapi, apa MUI didengar presiden?
Baca Juga: Kapan Indonesia Akan Bebas dari Covid-19? Ini Prediksi Jusuf Kalla
Baca Juga: Narasi TV Bongkar Pembakar Halte Sarinah, Hidayat Nur Wahid Minta Polisi Jadikan Rujukan
Selama ini, audiensi MUI ke presiden seringkali tidak efektif. MUI tidak punya daya tawar, dan cenderung diabaikan nasehatnya oleh istana.
Baru-baru ini, audiensi MUI ke Istana terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja diabaikan. Masukannya ditolak! MUI keluar istana tanpa hasil apapun.*** (Mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/Muhamad Nur Firmansyah)