SEPUTARTANGSEL.COM - Mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming pada Senin 25 Juli 2022 masuk dalam Daftar Pencarian Orang Komisi Pemberantasan Korupsi (DPO KPK).
Tim penyidik gagal menjemput paksa tersangka kasus dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) sehari sebelumnya.
Mardani Maming yang merupakan kader PDIP (PDI Perjuangan) diketahui menjabat Bendaha Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Baca Juga: Mardani Maming Susul Harun Masiku, Masuk DPO Komisi Pemberantasan Korupsi
Merespons hal tersebut, Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Belgia, Ayang Utriza Yakin mendesak Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf menonaktifkan Mardani Maming.
Hal itu dinilai Ayang Utrisa Yakin penting agar jangan sampai akibat politisi PDIP di PBNU ini, marwah NU rusak.
"NU itu ormas dg 90 juta umat Islam & ratusan ribu ulama. Jangan sampai akibat politisi @PDI_Perjuangan di PBNU ini, marwah NU rusak," ungkap Ayang, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @Ayang_Utriza, Selasa 26 Juli 2022.
Baca Juga: Mardani Maming Buron KPK, Akhmad Sahal Usul Nonaktifkan dari Bendahara Umum PBNU
Menurut Dosen Tamu Hukum Islam di Universitas Katolik Louvain, Belgia ini, PBNU wajib menonaktifkan Mardani Maming.
""PBNU @nahdlatululama Ketum Gus @YahyaCStaquf wajib menonaktifkan Bendum Mardani Maming krn kasus rasuah saat jadi Bupati," tandas Ayang dengan menyertakan tautan berita media online tentang penetapan Mardani sebagai buron KPK.
Sebagaimana diberitakan, KPK akhirnya memutuskan memasukkan Mardani Maming ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Di dalam daftar itu, juga ada nama Harun Masiku yang telah tercatat sejak Januari 2020 dan hingga kini belum diketahui rimbanya.
"Hari ini, KPK memasukkan tersangka ini dalam daftar pencarian orang (DPO) dan paralel dengan itu KPK juga berkirim surat ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan penangkapan terhadap tersangka dimaksud," ungkap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Selasa 26 Juli 2022.
Dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara, Ali Fikri menyebut, tindakan hukum ini diambil karena Mardani Maming yang sama-sama kader PDIP seperti Harun Masiku, dinilai tidak kooperatif dengan proses hukum.
Baca Juga: KPK Gagal Jemput Paksa Mardani Maming, Politisi Demokrat: Harun Masiku Udah Ada Kembarannya
“KPK berharap tersangka dapat kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak terkendala,” tambah Ali.
Mardani Maming yang juga menjabat Bendahara Umum PB Nahdlatul Ulama ini dinilai tidak kooperatif usai dia dua kali mangkir dari panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka.***