SEPUTARTANGSEL.COM - Ekonom Senior, Rizal Ramli membandingkan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) era orde baru (Orba) dan sekarang alias era Presiden Jokowi.
Menurut Rizal Ramli, KKN era Orba terpusat atau tersentralisasi. Sementara, KKN saat ini dinilai Rizal Ramli menyebar dan makin marak hingga provinsi dan kabupaten.
Hal tersebut diungkapkan Rizal Ramli dalam cuitan di media sosial Twitter akun pribadinya.
"Zaman Orba, KKN terpusat (tersentralisasi). Hari ini KKN tersebar (terdesntralisasi) di Kabupaten2 dan Provinsi," ujar Rizal Ramli sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @RamliRizal, Kamis 14 Juli 2022.
Namun, Rizal Ramli menyebut KKN terpusat juga makin marak. Ini dikarenakan pimpinan tidak memberi contoh integritas dan good governance.
"Tetapi KKN terpusat juga semakin marak krn pimpinan tidak beri contoh integritas dan good governance. Dari segi nilai, korupsi per tahun era ini lebih besar, vulgar," lanjut Rizal Ramli.
Dalam cuitan lanjutan yang dituliskan beberapa menit setelah yang pertama, tokoh yang juga mantan Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Ekonomi ini menghubungkannya dengan tokoh-tokoh 98.
Tokoh yang pada tahun 1998 berhasil menumbangkan Orba hingga menjadi era reformasi.
Semua yang awalnya menginginkan tidak ada lagi KKN di pemerintahan. Namun, justru mereka kini mereka sibuk memberikan pembelaan KKN sekarang.
"Yang lebih cilaka lagi, sebagian tokoh2 98 sesat jalan," ucap Rizal Ramli.
"Malah sibuk memberikan pembelaan apologia KKN era Jokowi-Padahal mereka dulu sangat kritis terhadap KKN Orba," ungkap Rizal Ramli.
Meski demikian dia bersyukur, masih ada angkatan 98 yang garis lurus.
"Syukur masih banyak angkatan 98 yg garis lurus, konsisten anti-KKN siapapun yg kuasa!" terang Rizal Ramli.
Netizen sangat menyetujui ungkapan Rizal Ramli, KKN kini menggurita hingga daerah.
"Setuju sih, sama halnya kejahatan/premanisme/kekuatan, kalau dulu yg punya itu cuma pusat kalau sekarang sampai tingkat kelurahan pun ada, makin tertekan aja org2 bawah," tutur @sebutsajaabay.
Baca Juga: Rizal Ramli Sarankan Jokowi Pecat Menteri yang KKN: Tapi Tidak Punya Nyali karena Utang Budi
"Vulgar adalah kata yang pas. Selain lebih besar, penegakan hukum era ini lebih lemah (dilemahkan)," tambah @MFAIfath.
Sementara itu, ada pula netizen berharap pada sekarang yang masih dinilai 'lurus'. Sebaiknya DPR bisa mendesak UU KPK yang memiskinkan koruptor.
"Byk yg dulu teriakorba rezim kkn ternyata dari yg terik2 itu yg sekarang byk bermain walau masih ada yg lurus, hrs dpr sudah desak pres uu KPK utk dimasukkan kruptor di miskinkan dan hukum tdk pandang buku jgn wakili rakyat juga main kkn," kata @drysblack.***