SEPUTARTANGSEL.COM – Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belakangan kembali mencuat ke publik setelah adanya dorongan dari sejumlah elit partai politik.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti meminta para elite politik bijak dan mementingkan masa depan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompoknya.
Menurutnya, wacana penundaan Pemilu 2024 tidak mempunyai dasar hukum dan justru menimbulkan kegaduhan baru.
Baca Juga: Usul Penundaan Pemilu 2024 Diduga Sebagai Upaya Sejumlah Partai Politik Jerumuskan Presiden Jokowi
Oleh karena itu, ia tidak sepakat dengan wacana tersebut dan meminta para elit parpol untuk bersikap bijaksana serta mementingkan masa depan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok.
Mu’ti mengingatkan para elite politik tidak menambah masalah dengan melanggar UUD 1945. Ia menyarankan para elite langsung melihat kondisi masyarakat.
“Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar konstitusi,” tegas Abdul Mu’ti dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Intagram @abe_mukti pada Senin, 28Februari 2022.
Ketimbang melontarkan wacana dan usulan penundaan Pemilu, dengan klaim hasil survei bahwa publik puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.
“Sebaiknya para elite itu melihat langsung keadaan di masyarakat. Pahami keadaan dan perasaan mereka, jangan hanya membaca hasil survei yang mungkin saja tidak akurat,” tuturnya.
Mu’ti berharap, sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri.
“Mari berpikir jernih dan jangka panjang,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sejumlah elit parpol sebelumnya menyuarakan soal wacana penundaan Pemilu 2024.
Mereka di antaranya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.***