SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah telah mencabut 2.087 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara (Minerba) pada Kamis, 6 Januari 2022 lalu.
Menurut Jokowi, pencabutan izin tersebut dilakukan kepada perusahaan yang tidak pernah menyampaikan rencana kerja.
Jokowi menilai, hal tersebut dapat menyandera pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, Jokowi juga mengancam akan mencabut IUP perusahaan-perusahaan batu bara yang tidak menjalankan pemenuhan kewaijban pasokan batu bara di dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO).
Jokowi mengatakan, pihaknya telah memberikan mekanisme DMO yang mewajibkan perusahaan tambang untuk memenuhi pembangkit listrik PT PLN (Persero).
Menanggapi hal ini, Pengamat politik Rocky Gerung menyebut kebijakan Jokowi itu tidak berkaitan dengan DMO.
Baca Juga: Presiden Jokowi Umumkan Cabut Izin Perusahaan Tambang, Mineral, dan Hutan, Netizen: Tolong Diawasi
"Ya dia nggak produksi, jelas aja dia nggak ada kewajiban ekspor, dan karena itu mesti dipotong sekian persen. Lah orang perusahaan bangkrut. Ini sama seperti yang bikin sampah pohon beringin, yang dicabut rumput," kata Rocky Gerung, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat, 7 Januari 2022.
Rocky Gerung menilai, mantan Wali Kota Solo itu selalu ingin ada di depan dalam isu yang radikal merakyat.
Sayangnya menurut Rocky Gerung, selama ini tidak ada pembicaraan konseptual tentang perencanaan energi.
"Jadi nggak ada pembicaraan konseptual tentang perencanaan energi," ujarnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Ngaku Dilema Soal Batu Bara, Rocky Gerung: Yang Konyol Presiden Jokowi
Mantan Dosen filsafat Universitas Indonesia itu pun mengkritik kebijakan Jokowi. Ia menuturkan, Presiden tidak dapat melihat akar permasalahan yang ada.
"Bukan itu problemnya, Pak," tegasnya.***