SEPUTARTANGSEL.COM - Pemerintah secara resmi merestui penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai dana proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Tentu saja keputusan pemerintah di bawah instruksi presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggelontorkan APBN menuai polemik.
Jokowi sebelumnya telah berikrar untuk tidak menyentuh APBN dalam menambal proyek kereta cepat tersebut.
Menanggapi polemik proyek kereta cepat yang didanai oleh uang negara itu lantas menyita perhatian Politisi Partai Demokrat Yan Harahap melalui cuitan akun Twitter pribadinya @YanHarahap pada Senin, 1 November 2021.
Baca Juga: Erick Thohir Wakili Presiden Jokowi Bertemu Bill Gates
Yan Harahap memberikan sentilan kepada pemerintahan Jokowi yang dianggap inkonsisten terhadap janjinya.
"Sah, janjinya itu akhirnya benar2 ia ingkari," ujar Yan Harahap, seperti dikutip SeputarTangsel.Com dari cuitan akun Twitter pribadinya pada Rabu, 3 November 2021.
Akibat dari kebijakan pemerintah itu, Yan Harahap menilai kini rakyat hanya bisa gigit jari.
"Rakyat tinggal gigit jari," kata Yan Harahap.
Sementara, seperti dikutip dari Antara, pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu mendapatkan jaminan pendanaan.
Adapun jaminan pendanaan proyek kereta cepat itu diperoleh dari PMN (Penyertaan Modal Negara) dan China Development Bank (CBD).
Baca Juga: Menko Marves Luhut Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR, Yan Harahap: Penguasa Merangkap Pengusaha
Kebijakan itu diambil pemerintah guna mempercepat penyelesaian proyek kereta cepat yang sebelumnya sempat mangkrak akibat pandemi Covid-19.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, pada Senin, 1 November 2021.
"Masuknya investasi pemerintah melalui PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemimpin konsorsium (leading consortium) kereta cepat Jakarta-Bandung bisa mempercepat penyelesaian pengerjaan proyek setelah sempat tersendat akibat pandemi Covid-19," ujar Dwiyana Slamet Riyadi.
Dwiyana mengatakan konsorsium Indonesia mengantongi 60 persen saham atas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Sedangkan, sisa 40 persen dimiliki konsorsium China.
Baca Juga: Unggah Video Jokowi di Osaka Summit 2019, Roy Suryo: Sudah Jelas-jelas Begini Masih Ngeyel
Kendati demkian, pendanaan dari konsorsium Indonesia itu berkisar 15 persen dari proyek kereta cepat. Dan 85 persen dibiayai oleh ekuitas dan pinjaman pihak China tanpa adanya jaminan dari Pemerintah Indonesia.
Lebih lanjut, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 3,4 triliun untuk membayar base equity capital atau kewajiban modal dasar konsorsium.
Sedangkan, pinjaman yang berasal dari CBD berkisar USD4,55 miliar atau Rp64,9 triliun.
Hingga saat ini diketahui progress pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu sudah mencapai lebih dari 79 persen.***